Penanganan Masalah Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Sisobaoho Tahun 2018, Masyarakat Merasa Kesal Kepada Bupati Nias Barat

Nias Barat, bidikkasusnews.com - Penanganan masalah DD dan ADD di Desa Sisobaoho Kecamatan Mandrehe Barat Kabupaten Nias Barat, masyarakat merasa kesal kepada Bupati karena penanganannya kurang serius dan selalu ditangguhkan.

Rabu, 12 Februari 2020 Ketua LSM Strategi Kabupaten Nias Barat Tuhogo Maruhawa bersama dengan Ketua GBNN Kab. Nias Barat Fa’oheta Hulu (F. HULU) dan Ka. Biro Koran Bidik Indonesia Kab. Nias Barat, menanyakan tentang dugaan penyalahgunaan Dana Desa Sisobaoho Kecamatan Mandrehe Barat TA. 2017 dan TA. 2018.

Sekretaris Inspektorat O. HULU menyampaikan bahwa masalah Dana Desa Sisobaoho sedang dalam tahap penanganan (sedang diaudit) dan direncanakan jadwalnya akan diturunkan tim untuk dilakukan audit investigasi di Desa Sisobaoho, harapan O. Hulu agar masyarakat dapat bersabar menunggu proses yang sedang dilaksanakan dan tenang menghadapi situasi hiruk-pikuknya penyalahgunaan Anggaran DD-ADD di Desa Sisobaoho.

Hari Jum’at, 14 Februari 2020 Masyarakat Desa Sisobaoho saat dikonfirmasi oleh Ka. Biro Koran Bidik Indonesia di lapangan menyampaikan bahwa masalah Dana Desa Sisobaoho sudah 12 (dua belas) kali disampaikan laporan penyalahgunaan dana dimaksud kepada Bupati Nias Barat selain itu juga para tokoh masyarakat Desa Sisobaoho pernah mendatangi Kantor Bupati Nias Barat untuk melakukan audiensi pada tanggal 31 Juni 2019 sampai sekarang tidak digubris dan tidak ada tindaklanjutnya (tanggapan) dari Pemerintah Kabupaten Nias Barat (Bupati), hal ini membuat masyarakat Desa Sisobaoho sangat kesal kepada Bupati dan diduga ada main mata dan pengaruh kepentingan politik.

Kekesalan itu bukannya tidak beralasan, karena beberapa kali masyarakat Desa Sisobaoho melayangkan Surat dan selalu singgah di meja kerja Bapak Bupati diantaranya:
1. Surat tertanggal 23 Juli 2018
2. Surat tertanggal 10 September 2018
3. Surat tertanggal 28 November 2018
4. Surat tertanggal 18 Desember 2018
5. Surat tertanggal 29 Januari 2019
6. Surat tertanggal 28 Maret 2019
7. Surat tertanggal 13 Mei 2019
8. Surat tertanggal 31 Mei 2019
9. Surat tertanggal 07 Oktober 2019
10. Surat tertanggal 10 Desember 2019
11. Surat tertanggal 07 Januari 2020
12. Surat tertanggal 24 Januari 2020

Selain itu juga, Kepala Desa Sisobaoho (Tatema Daeli) tidak pernah menghargai Surat dari:
1. Inspektur Kab. Nias Barat, Nomor: 700/1150/R/ITKAB tanggal 24 Juli 2018, perihal: Panggilan Pelapor/Saksi
2. Inspektur Kabupaten Nias Barat, Nomor: 700/951/R/ITKAB tanggal 23 Mei 2019, perihal: Panggilan Pelapor/Saksi
3. Dinas PMD Kab. Nias Barat, Nomor: 700/4718/PMD tanggal 04 September 2019, perihal: Teguran Pertama terhadap Kepala Desa Sisobaoho (Tatema Daeli) dkk-nya.
4. Surat Sekda Kab. Nias Barat Nomor: 700/1885/ITKAB tanggal 22 Oktober 2019, perihal: Penyegaran Aparat Desa Sisobaoho
5. Surat Ketua BPD Desa Sisobaoho, Nomor: 147/05/SBH tanggal 07 Januari 2020, perihal: Permohonan Penyegaran Aparat Desa Sisobaoho Kecamatan Mandrehe Barat.

Masyarakat Desa Sisobaoho, (H. Hia) menyampaikan bahwa penggunaan Dana Desa Tahun 2018 tentang Pembangunan (Fisik) sebesar Rp. 655.168.135,20.- yang dilokasikan/ sasarannya di Kantor Kepala Desa sebesar Rp. 410.000.000 tetapi pembangunan ini dikerjakan dengan tidak ada Surat Hibah Tanah yang resmi atau yang berkekuatan hukum, banyak rekayasa, penipuan, penggelembungan harga dan volume bahan material, melakukan penipuan rekayasa upah, mengurangi volume kekuatan bangunan. Dana Pembangunan Jalan Cor (Rabat Beton) berbiaya Rp. 216.168.135,20 sampai sekarang belum terlaksana 100%.

Untuk mengobati kekesalannya, Masyarakat Desa Sisobaoho meminta/ mengharapkan kepada Bupati Nias Barat untuk tidak tidur terlalu lama dan bangun sehingga bekerja untuk mewujudkan visi-misi yang telah dijanjikan serta menunjukkan kemampuannya sebagai pemimpin yang arif dan bijaksana dalam menangani kasus Dana Desa di Wilayah Kabupaten Nias Barat khususnya di Desa Sisobaoho dan Desa-desa lainnya yang sedang diambang masalah, amburadul, kacau-balau, jangan ditutup-tutupi, siapa yang salah itu yang ditindak agar tidak ada dugaan-dugaan kepada Bapak Bupati telah “bermain mata” dengan para Kepala Desa dan bahkan mematok persenan setiap tahap pencairan Dana Desa untuk kepentingan Politik agar duduk kembali sebagai orang nomor satu di Kabupaten Nias Barat. (Melinus Hia)

Artikel Terkait

Berita|Sumut|
View Comments

Komentar

Info Menarik Lainnya

VIDEO

Video|0

BIDIKKASUSNEWS.COM

Thanks To : PT MEDIA BIDIK KASUS GROUP | |

Like Fans Page Kami