Dugaan Korupsi Anggaran BBM Dinkes Labuhanbatu Utara

Labura, Bidikkasusnews.com - Ketua DPD LSM Peduli Anak Bangsa (PAB) Kabupaten Labuhanbatu Utara Darrenz Nababan Meminta, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dan Polres Labuhanbatu melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat Dinkes Labura yang diduga terlibat pada kasus dugaan korupsi.

Diduga para pejabat pengguna mobil dinas milik Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara telah dengan sengaja memanipulasi anggaran dengan melakukan pemalsuan nota pembelian BBM dari SPBU dengan maksud memperkaya diri sendiri.

Hal ini disampaikannya atas, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) menemukan, pada tahun anggaran 2018, Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara menganggarkan dan merealisasikan belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / gas dan pelumas, masing-masing sebesar Rp. 621.000.000,00 dan Rp. 652.878.559,00.

Pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban BBM, diketahui terdapat perbedaan fisik/bentuk nota pembelian BBM yang dikeluarkan oleh SPBU pada Dinkes. Pemegang kendaraan dan PPTK mengakui, bahwa nota pembelian bukan berasal dari SPBU, karena uang diberikan tunai oleh PPTK kepada pemegang kendaraan/sopir/fogging. Sehingga sebagian pembelian tanpa disertai bukti pembelian.

Dari hasil konfirmasi kepada PPTK, serta kepada 21 pemegang mobil dinas, diketahui dari bukti pertanggungjawaban sebesar Rp. 558.316.601,00, total pembelian BBM sebenarnya sebesar Rp. 434.888.617,00. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 123.427.984,00.

Lanjut kata Darrenz Nababan,"Kasus serupa ini pernah terjadi di Sekretariat DPRD Labuhanbatu Utara tahun anggaran 2014 yang melakukan mark_up anggaran perjalanan dinas dan penggantian bon pembayaran hotel/penginapan.

Kejaksaan Negeri Labuhanbatu yang saat itu dipimpin oleh Bapak Hermon Dekristo, berhasil mengusutnya dan berujung pada jeblosnya beberapa orang pejabat Sekretariat DPRD. Tak jauh berbeda dengan Dinkes, kasus ini juga merupakan temuan BPK yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara,"jelasnya.

Menanggapi Hal Dugaan adanya Korupsi Di Dinkes ini Berdasarkan keterangan atas temuan ini, kami dari DPD LSM Peduli Anak Bangsa (PAB)  Kabupaten Labuhanbatu Utara menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Menduga para pejabat pengguna mobil dinas milik Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara telah dengan sengaja memanipulasi anggaran dengan melakukan pemalsuan nota pembelian BBM dari SPBU dengan maksud memperkaya diri sendiri.

2. Pemalsuan nota pembelian BBM ini, jelas-jelas dan telah senyatanya merupakan sebuah tindakan atau perbuatan melawan hukum dan berdampak pada timbulnya kerugian keuangan Negara.

3. Meminta Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dan Polres Labuhanbatu melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat Dinkes Labura yang diduga terlibat pada kasus dugaan korupsi ini.

4. Bersama ini kami juga menegaskan bahwa sesuai pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa "Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi".

 (Eko s.rino)

Artikel Terkait

Berita|Sumut|
View Comments

Komentar

Info Menarik Lainnya

VIDEO

Video|0

BIDIKKASUSNEWS.COM

Thanks To : PT MEDIA BIDIK KASUS GROUP | |

Like Fans Page Kami