APDESU INDONESIA Prihatin Terhadap Alokasi Sektor Pendidikan di Labura T.A 2020 yang dirasa masih minim


Labura, Bidikkasusnews.com - Adam Malik selaku Ketum DPP Aliansi Pemuda Desa Bersatu Indonesia (DPP-APDESU INDONESIA) menyayangkan kebijakan keuangan Kabupaten Labuhan batu utara T.A 2020 untuk sektor pendidikan yang ia rasa masih minim.

Hal tersebut ia sampaikan pada saat bincang-bincang dengan wartawan di salah satu pertemuan. Bahkan, Ia mengungkapkan Kekecewaan terhadap Pemkab Labura yang tidak tunduk dan patuh terhadap mandatory spending arahan Menteri Keuangan soal sektor pendidikan. Minggu(21/11/2021).

"Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Namun pemkab labura hanya menganggarkan realisasi nya disektor pendidikan tahun 2020 berkisar Rp.88.989.470.225 dari total APBD Labura T.A 2020 sebesar Rp.983.750.919.163.43 dan jika dilihat angka ini maka tak lebih hanya 8 persen dianggarkan ke pendidikan, dan ini tidak sejalan dengan kemajuan pendidikan Labura". Ungkap Adam.

Pria yang akrab disapa Bung Adam tersebut menyinggung kebijakan keuangan disektor pendidikan pada beberapa pemerintahan daerah salah satunya di labuhan batu utara bahwa pemkab labura harus benar-benar memandang pendidikan itu serius dan sebagai uji petik kepada pemkab labura. Karena angka pendidikan sangat minim dan pemkab labura harus serius membangun SDM.

"Kalau sekiranya Pemkab manapun serius dalam dunia pendidikan, dan sejalan dengan arahan pusat saya rasa pendidikan di Labura ini bisa lebih meningkat, karena amanah undang-undang bahwa angka realisasi untuk pendidikan itu 20%. Dan khusus pemkab labura harusnya kalau bisa Rp.180.000.000.000 anggaran itu, sehingga komitmen terhadap dunia pendidikan terutama pendidikan bagi anak-anak desa di labura khususnya dan sejalan dengan arahan pusat". Cetus adam.

Adam menjelaskan bahwa Aliansi Pemuda Desa Bersatu Indonesia (APDESU INDONESIA) tengah menyoroti sektor pendidikan nasional. Dimana melalui beasiswa dan program kependidikan yang dirancang oleh pemkab akan dapat meningkatkan pendidikan bagi pemuda-pemuda desa menyongsong bonus demografi akan datang.

"APDESU INDONESIA saat ini fokus dan concern terhadap kemajuan-kemajuan pemuda desa baik pemuda yang masih di bangku SMA menuju perkuliahan apakah bisa menambah alokasi beasiswa dan untuk menambah kecakapan melalui program digitalisasi pada saat SMA dan tantangan Modernisasi dan lain-lain, alokasi pendidikan yang besar juga bisa menambah kesejahteraan bagi tenaga didik dan fasilitas pendidikan di labura sebagai bukti konkrit pemkab visioner terhadap pendidikan itu sendiri". Pungkas adam.

Hal ini dibenarkan oleh Ketua DPD APDESU LABURA bung zainuddin yang saat itu juga tengah melakukan diskusi kepemudaan untuk APDESU INDONESIA.

Zai menekankan, dengan angka realisasi tersebut tak sejalan dengan UUD 1945 dan Dunia kependidikan. Dia berujar, membangun labura harus sejalan dengan sektor lainnya, seperti bidang kesehatan, dan bidang infrastruktur fisik.

Zai berharap Pemkab labura memiliki komitmen untuk memajukan dunia pendidikan di labura sehingga nantinya banyak anak-anak labura bisa bersekolah dengan program beasiswa dan juga bagi tenaga didik bisa lebih sejahtera dengan alokasi yang banyak dan pemkab labura harus patuh dan tunduk dengan Mandatory Spending Keuangan Negara.

"Saya selaku pemuda labuhan batu utara mengharapkan pemkab labura harus benar-benar perhatian kepada dunia pendidikan, baik yang sifatnya formal atau non formal. Sehingga pemuda-pemuda yang ada di desa dengan rentang umur 15-17 tahun pada jenjang SMA dapat merasakan beasiswa dan pendidikam formal, untuk pemuda desa yang tidak memiliki pendidikan formal bisa bentuk program non formal sehingga pemuda desa dapat mengembangkan SDM nya, inilah yang kami sayangkan kenapa pemkab mengalokasikan sektor pendidikan itu sangat minim dari arahan pusat". Pungkas zai.

Zai berharap bahwa tahun-tahun akan datang bahwa labura bisa lebih memperhatikan pembagian anggaran sesuai dengan mandatory spending keuangan negara sesuai yang telah diamanahkan oleh UUD 1945 dan bisa menambah alokasi pendidikan dengan signifikan.

(Muhammad yusup harahap)

Artikel Terkait

Berita|Sumut|
View Comments

Komentar

Info Menarik Lainnya

VIDEO

Video|0

BIDIKKASUSNEWS.COM

Thanks To : PT MEDIA BIDIK KASUS GROUP | |

Like Fans Page Kami