Nias Selatan, Bidikkasusnews.com - Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, pertama kalinya berhasil mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI mengenai Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2018.
Bupati Nias Selatan Dr. Hilarius Duha, SH., MH saat di konfirmasi melalui sambungan Telepon Seluler, Rabu, (17/07/2019) membenarkan jika LKPD Nisel TA. 2018 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian dari BPK RI.
"Ya benar, kita sudah terima tadi (Rabu 17 Juli 2019) LHP BPK RI tentang LKPD Kabupaten Nias Selatan TA. 2018 di Kantor BPK RI Perwakilan Sumatera Utara dengan opini Wajar Dengan Pengecualian," ujar Hilarius Duha.
Menurut Bupati Nias Selatan Dr. Hilarius Duha, SH., MH, mengatakan bahwa, alasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nias Selatan TA. 2018 mendapatkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) lantaran adanya peningkatan penataan dan pengelolaan keuangan yang semakin baik, jelasnya.
"Penataan dan pengelolaan keuangan kita untuk Tahun Anggaran 2018 sudah ada peningkatan. penataan dan pengelolaan dimaksud yakni mulai dari penataan administrasi, perencanaan keuangan, keteraturan, pelaksanaan, realisasi, pelaporan keuangan dan penataan aset daerah merupakan kriteria untuk mendapatkan opini WDP. Jadi itulah sebabnya kita mendapatkan opini WDP dari BPK RI,"Pungkasnya.
Sambungnya, dari LHP BPK RI tentang LKPD Kabupaten Nias Selatan mulai Tahun 2004 hingga Tahun 2017, LKPD Kabupaten Nias Selatan selalu mendapatkan Disclaimer. karena penataan dan pengelolaan keuangan belum tertata dengan baik.
"Keberhasilan Pemkab Nias Selatan untuk mendapatkan opini WDP dari BPK RI itu, bukan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan semata. namun ini semua merupakan keberhasilan seluruh masyarakat Nias Selatan," ujar Hilarius Duha.
Tak hanya itu, keberhasilan ini juga, berkat dukungan dari seluruh Stakeholder yang ada di Nias Selatan, baik DPRD Nisel, Tokoh Masyarakat, OPD maupun stakholder lain termasuk para teman-teman wartawan yang selalu memberi kritikan yang positif dan sifatnya membangun, ungkapnya.
Pihaknya juga akan meningkatkan capaian penataan dan pengelolaan keuangan Daerah Nisel yang lebih baik lagi ke depan sehingga Daerah Nisel bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Penyerahan LHP BPK RI tentang LKPD Nisel TA.2018 itu dilakukan Ketua BPK RI Perwakilan Sumut Dra. V.M. Ambar Wahyuni, MM, AK, CA kepada Bupati Nisel Hilarius Duha di Kantor BPK RI Perwakilan Sumatera Utara pada Rabu, (17/7/2019).
Hadir saat itu, Ketua DPRD Nisel Sidi Adil Harita, Plt. Sekda Ir. Ikhtiar Duha, Sekwan Nisel Firman Giawa, SH, Sekretaris Inspektorat Drs. Sawato Lombu, Kabid Akuntansi dan Pelaporan BPKPAD Nisel Ya'atulo Warae, Kabid Aset Yursen A. Laia, Kasubbid Pelaporan Belanja, Serius Gulo, Kasubbid Pentausahaan Aset Heppy Santurius Laia. (Sabar Duha)
Komentar