Medan, bidikkasusnews.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan diminta agar tidak tebang pilih menegakkan peraturan daerah (perda). Termasuk menertibkan reklame menyalah dan bangunan bermasalah.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Medan, Rudianto Simangunsong dengan Satpol PP, beberapa anggota komisi menyoalkan masih banyaknya bangunan dan reklame yang ditengarai tak memiliki izin.
Seperti diungkapkan Sahat Simbolon yang menilai pihak Satpol PP masih tebang pilih menertibkan bangunan dan reklame menyalah. "Saya melihat masih banyak bangunan berdiri tak sesuai IMB dan reklame liar. Kita minta lah pada Satpol PP agar terus menertibkan, jangan tebang pilih,"sebut Sahat di dalam rapat, Senin (9/12/2019).
Politisi Gerindra ini juga menyoroti masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan. Padahal penertiban sudah dilakukan, namun kini menjamur kembali.
Menjawab itu, Kasatpol PP Kota Medan Sofyan berjanji untuk menuntaskan persoalan reklame bermasalah. Menurutnya, kalau pun ada penertiban reklame yang dilakukan, hal tersebut dikarenakan masih adanya pengusaha advertising yang nakal.
"Hampir seluruh reklame tanpa izin sudah kami tertibkan, namun untuk kewenangan pengawasan reklame tidak pada kami. Kami hanya penindakan", ujar Sofyan.
Soal pedagang kaki lima (PK5) yang masih berdagang di badan jalan, Sofyan menjelaskan bahwa mereka selama ini telah melakukan penertiban. Namun mereka kekurangan personil. Penggusuran PK5 bukanlah sebuah solusi. Dirinya berharap agar penataan PK5 dapat dilakukan oleh dinas terkait.
Sofyan juga menyebutkan, bahwa pihaknya bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) saat ini sedang menegakkan Perda KTR. Dimana sebelum menegakkan Perda KTR Satpol PP bersama Dinkes terlebih dahulu melakukan sosialisasi.
"Sosialisasi dilakukan agar masyarakat ketika ditindak tidak dapat mengelak lagi. Sebab, selama ini jika kami melakukan tindakan banyak masyarakat yang protes", paparnya. (Ayu)
Komentar