Kutacane, bidikkasusnews.com – Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh Tenggara, Erda Rina Pelis, menyampaikan pihak pemerintah juga berperan dalam penanganan kasus pelecehan seksual, serta perlu pendampingan yang serius.
Demikian yang disampaikannya pada acara konferensi pers yang digelar di Café Rose Kutacane, Kamis (27/01).
Dia mengatakan, pihaknya telah bekerjasama dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Aceh Tenggara yang turut serta bertanggungjawab dalam masa pemulihan korban.
Untuk saat ini, kata dia, pihaknya tengah mendampingi proses hukum terhadap dua kasus pelecehan seksual yang terjadi dalam sepekan lalu.
“Ada dua kasus pelecehan seksual yang terjadi dalam sepekan lalu. Kedua kasus tersebut, korbanya anak di bawah umur dan sudah didampingi untuk proses hukum dan masa pemulihan korban,”katanya.
Kedua kasus tersebut diantaranya, kasus pelecehan seksual yang terjadi di salahsatu Pondok Pesantren, dan kasus pelecehan seksual juga terjadi di salahsatu Villa di Kecamatan Ketambe Aceh Tenggara.
Kedua kasus ini, kata dia, sudah ditangani oleh pihaknya, dan sudah dilakukan pemeriksaan terhadap korban maupun pelakunya di Mapolres Aceh Tenggara.
Dari keterangan kedua korban, menurut dia, korban butuh pemdampingan yang serius dari pihak pemerintah, selain korban tak mau di nikahkan, bahkan korban ingin melanjutkan pendidikannya.
“Korban ingin melanjutkan pendidikannya, sehingga butuh pendampingan dari pihak pemerintah,”katanya.
Kepala DP2KBP3A Aceh Tenggara, Budi Afrizal, dalam kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah telah hadir dalam pendampingan korban hingga sampai untuk pemulihan korban dan memberi perlindungan terhadap sekolah korban.
“Akan dilakukan untuk perlindungan sekolah korban, terutama memberikan Rekomindasi perlindungan anak di bawah umur,”katanya.
(Noris Ellyfian)
Komentar