Labuhanbatu Utara, bidikkasusnews.com - Proyek pembangunan jembatan penghubung antara Desa Simangalam dan Desa Terang Bulan, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), senilai hampir Rp 1 Miliar, dilaporkan mangkrak total dan tak dapat difungsikan. Pekerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 itu kini menjadi sorotan tajam lantaran gagal memenuhi tujuan utamanya dan diduga menimbulkan kerugian negara. Selasa, (7/10/2025).
Jembatan yang berlokasi di perbatasan kedua desa tersebut sejatinya dirancang untuk menjadi akses utama warga yang selama ini terhambat akibat aliran sungai. Proyek ini dikerjakan oleh CV. Mutiara Kasih di bawah pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Labuhanbatu Utara, dengan nilai kontrak sebesar Rp990.019.707,07 dan jangka waktu pengerjaan 120 hari, terhitung sejak 8 Juni hingga 4 Oktober 2023.
Namun, hingga kini, meski masa kontrak telah lama berakhir, jembatan tersebut belum dapat difungsikan. Struktur bangunan disebut tidak layak dilalui dan akses penghubung yang dijanjikan tak pernah terealisasi. Akibatnya, jembatan senilai hampir Rp1 miliar itu kini menjadi monumen kegagalan proyek infrastruktur di Labura.
Tujuan utama pembangunan, yakni menyediakan akses vital bagi warga, gagal total. Dana APBD yang digelontorkan pun dianggap ‘tenggelam’ tanpa manfaat bagi masyarakat.
Kondisi ini memicu desakan publik agar pemerintah daerah dan Dinas PUTR memberikan penjelasan transparan mengenai status proyek dan alasan teknis di balik kegagalan tersebut.
Saat dikonfirmasi, Zulham, Sekretaris Dinas PUTR Labura sekaligus Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dinas tersebut, memberikan jawaban singkat dan terkesan menghindar.
“Saya konfirmasi dulu bang ke bidang-bidang ya bang, sebagai bidang teknis terkait hal yang abang tanyakan,” ujar Julham melalui pesan WhatsApp pribadinya. Senin, (6/10/2025).
Hingga berita ini ditulis, tidak ada klarifikasi resmi maupun penjelasan teknis dari pihak Dinas PUTR terkait kondisi jembatan yang tak dapat dimanfaatkan itu. Sikap diam dan lambannya respons dinas kian memperkuat dugaan publik bahwa proyek ini menyimpan persoalan serius, mulai dari lemahnya pengawasan hingga potensi penyimpangan anggaran.
(Ricki Chaniago/tim)
Komentar