Tapsel, bidikkasusnews.com - Penggunaan Dana BOS di Tapanuli selatan Diduga banyak Tidak Tepat Sasaran, dan Komite sekolah hanya Pelengkap Saja.
Penggunaan anggaran dana Biaya Operasional Sekolah (Bos) untuk SD,SMP di tapsel,diduga amburadul ,dilihat dari sejumlah sekolah yang mendapat dana Bos , penggunaanya tidak pas sasaran diduga hanya untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok maupun golongan tertentu saja.
Demikian dikatakan anggota investigasi LSM TOPAN RI,(TIM PENYELAMATAN ASSET NEGARA REPUBLIK INDONESIA ) yang bertugas di tapsel,dikatakan Ismardi chanra jum,at (20/2/2025) saat duduk di depan kejaksaan negri kabupaten tapsel ,
Dijelaskan juga, menurut pantauan kuat dugaan dalam setiap item penggunaan anggaran BOS para oknum kepala sekolah melakukan penyimpangan dalam realisasinya, hal ini diduga tidak sesuai dengan juklak dan juknis Bos.
"Padahal tujuan khusus dalam menggunakan anggaran Bos pada jenjang pendidikan tingkat Sd dan smp seharusnya anggaran itu untuk membantu biaya operasional sekolah non personalia,"kata ismardi
Kemudian dana Bos tersebut untuk meningkatkan angka partisipasi kasar (APK), serta mengurangi angka anak putus sekolah untuk mewujudkan keberpihakan pemerintah (afirmative action) bagi siswa miskin membebaskan ( fee waive) atau membantu tagihan biaya sekolah.
Seperti diketahui, sambung nya, pemerintah melalui kementerian pendidikan Nasional APBN telah mengucurkan anggaran setiap tahun dengan satuan biaya untuk perhitungan besarnya dana Bos yang di berikan Pemerintah pusat kepada sekolah untuk SD Rp 900 000,SMP 1.100 000 per siswa setiap tahun berjalan.
"Sehingga saya menduga setiap penyalurannya terhadap bantuan dana Bos untuk bagi siswa dan siswi itu, tidak tepat sasaran dan tidak sesuai yang diharapkan oleh pemerintah," ujarnya.
"Karena informasi yang saya terima setiap pencairan dana Bos uang yang sudah di transfer ke rek sekolah hanya singgah sebentar saja, akan tetapi dalam penggunaan dana Bos langsung di kuasai oleh para kepala sekolah," tambah ismardi
Selanjutnya, setiap penggunaan dana pihak guru jarang mengetahui realisasi penggunaan dana BOS hanya di kuasai pihak kepala sekolah sendiri Karena pihak sekolah jarang sekali mencantumkan realisasi dana Bos dipapan informasi sekolah.
Padahal seharusnya berdasarkan juklak dan juknis bos setiap item penggunaan anggaran harus dilakukan secara transparan setiap tahap pencairan.
Selain itu ada dugaan kwitansi fiktif dan pelaporan SPJ tumpang tindih yang dibuat oleh oknum bendahara atas arahan oknum kepala sekolah seperti biaya ATK, biaya Makan minum ( Snack ) dan biaya rapat – rapat guru dan Komite sekolah.
Modus operandi nya Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bos yang sudah diatur sedemikian rapi dan licik, seolah-olah kegiatan semua ada di lakukan oleh pihak sekolah akan tetapi pada kenyataannya SPJ penggunaan dana BOS tersebut banyak yang fiktif dan mereka diduga sudah bersekongkol dengan pihak ketiga sebagai pengadaan Atk, snak dan pengadaan buku sekolah,"ujar anggota topan ri, seterusnya dari investigasi di lapangan,walaupun sistim dapodik,dan sipla,semuanya diduga hanya formalitas saja,bahkan foto presiden dan wakil presiden saja sudah ada titipan dari dinas pendidikan tapsel,hal ini di ungkapkan oleh Ketua K3S yang enggan di sebut namanya.
Sementara itu salah seorang Ketua Komite sekolah yang tidak mau disebutkan namanya kepada bidik kasus mengatakan bahwa dirinya selaku ketua komite sekolah hanya dilibatkan saat pengajuan anggaran dan penyusunan rks saja. "Tapi saat kegiatan berjalan saya tidak pernah dilibatkan,"jelasnya.
Sedangkan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah k3s di beberapa kecamatan mengatakan untuk lebih jelasnya silahkan saja hubungi Kepala dinas pendidikan kabupaten tapanuli selatan,
Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan arman pasaribu saat ingin dikonfirmasi oleh media ini melalui hp nya,hingga berita ini di naikkan tidak bisa di hubungi dan saat ingin di jumpai selalu tidak berada di tempat, LSM TOPAN RI akan segera melaporkan secara resmi oknum kepala sekolah yang nakal,yang terlalu rakus menguasai dana bos,sehingga menghambat peningkatan sekolah,
(M ribut)
Komentar