Fraksi Hanura - PKB DPRD Medan, Janses Simbolon: Kendala Pelayanan Administrasi dan Ketersediaan Obat Segera Diselesaikan

Medan, bidikkasusnews.com - Fraksi Hanura - PKB DPRD Kota Medan menyampaikan Jawaban Fraksi terhadap Tanggapan Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Senin (16/11/2026).

Dalam jawabannya, Janses Simbolon Ketua Fraksi Hanura - PKB mengapresiasi keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Medan. Namun Fraksi menegaskan kembali bahwa kendala antrean panjang, keterbatasan kamar rawat inap, dan ketersediaan obat harus segera diselesaikan tanpa alasan apa pun.

"Fraksi Hanura - PKB akan selalu berada di barisan terdepan untuk memastikan Pemerintah Kota Medan menjalankan skema UHC Premium secara transparan, tepat sasaran, dan bebas dari diskriminasi pelayanan bagi masyarakat kurang mampu di seluruh fasilitas kesehatan," ujar Janses Simbolon saat membacakan jawaban fraksi.

Reformasi Total RSUD Pirngadi dan RSUD Bachtiar Djafar

Terkait reformasi manajemen dan mutu RSUD Dr. Pirngadi serta RSUD H. Bachtiar Djafar, Fraksi Hanura - PKB menilai kedua RSUD tersebut merupakan tumpuan harapan masyarakat luas. Namun kenyataannya saat ini masyarakat masih dihadapkan pada berbagai kendala krusial, seperti rumitnya birokrasi antrean pendaftaran, keterbatasan ketersediaan tempat tidur rawat inap, minimnya transparansi informasi fasilitas yang memicu keraguan publik, hingga lambatnya penanganan di Unit Gawat Darurat.

Di samping itu, keluhan mengenai efektivitas komunikasi tenaga medis serta belum optimalnya kesetaraan tingkat kesejahteraan dan perlindungan kerja nakes kerap memengaruhi konsistensi kualitas pelayanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Fraksi Hanura - PKB merekomendasikan agar program revitalisasi fisik berjalan seiring dengan reformasi total manajemen internal, penerapan sistem informasi ketersediaan kamar secara real-time yang dapat diakses transparan oleh publik, serta peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan tenaga kesehatan agar pelayanan yang setara dengan standar rumah sakit terbaik dapat benar-benar tercapai.

Sanksi Tegas untuk RS yang Telantarkan Pasien

Fraksi Hanura-PKB DPRD Kota Medan juga mendesak Dinas Kesehatan untuk memperketat pengawasan dan menegakkan Standar Operasional Prosedur (SOP) di seluruh rumah sakit, menyusul maraknya kasus pelayanan buruk yang viral seperti pada RSU Wulan Windy dan RS Eshmun.

Keselamatan pasien gawat darurat harus menjadi prioritas mutlak tanpa syarat apa pun, sehingga pihak rumah sakit dilarang keras menunda penanganan medis atau menolak pasien hanya karena urusan administrasi, deposit, maupun jaminan kesehatan, Jelas Janses Simbolon.

Sebagai tindak lanjut, Fraksi Hanura-PKB merekomendasikan peninjauan ulang izin operasional serta penerapan sanksi tegas mulai dari teguran hingga pencabutan izin bagi rumah sakit yang terbukti mengabaikan kemanusiaan.

Pemerintah juga perlu memperkuat sistem rujukan terpadu dan membuka saluran pengaduan cepat agar kejadian penelantaran pasien kritis tidak berulang di Kota Medan.

Dengan jawaban ini, Fraksi Hanura - PKB menegaskan komitmennya untuk terus mengawal Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan agar benar-benar berpihak pada masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu, Jelas Janses Simbolon.

(Ariayansah Lubis)

Artikel Terkait

Berita|Medan|
View Comments

Komentar

Info Menarik Lainnya






VIDEO

Video|0

BIDIKKASUSNEWS.COM

Thanks To : PT MEDIA BIDIK KASUS GROUP | |

Like Fans Page Kami