Padang Panjang, BidikKasusnews.com - Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di TPA Al-Fath, Kota Padang Panjang, menjadi sorotan dalam pantauan lapangan terkait kelengkapan informasi pada papan proyek di lokasi kegiatan.
Pengamatan di kawasan Jalan AR. St. Mansur menemukan papan informasi proyek yang mencantumkan nama kegiatan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan untuk TPA Al-Fath. Proyek senilai Rp211.840.000 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 tersebut dikerjakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).
Hingga pantauan berlangsung, tim belum menemukan indikasi penyimpangan pada pengerjaan fisik. Namun, kelengkapan informasi publik pada papan proyek menjadi perhatian penting guna memudahkan pengawasan partisipatif oleh masyarakat.
Meski telah mencantumkan nilai anggaran dan sumber dana secara terbuka, papan informasi tersebut belum memuat sejumlah rincian teknis yang krusial.
Jenis atau item pekerjaan fisik yang direvitalisasi tidak tertulis pada papan proyek. Akibatnya, masyarakat yang melintas maupun orang tua murid belum dapat mengetahui secara spesifik bagian bangunan mana saja yang menjadi objek perbaikan, apakah meliputi ruang belajar, toilet, pagar, atau sarana pendukung lainnya.
Ketiadaan rincian ini memang bukan serta-merta menunjukkan adanya masalah dalam pelaksanaan. Kendati demikian, prinsip keterbukaan informasi publik menuntut kejelasan item pekerjaan agar masyarakat dapat memahami ruang lingkup kegiatan yang dibiayai oleh negara.
Jadwal Pelaksanaan Belum Tercantum, Publik Sulit Pantau Target Waktu
Selain rincian item pekerjaan, papan proyek tersebut juga tidak mencantumkan jangka waktu pelaksanaan, baik tanggal mulai pekerjaan maupun batas akhir penyelesaian proyek.
Padahal, keterbukaan rincian item dan jadwal pelaksanaan merupakan elemen vital dalam mengawal penggunaan anggaran negara. Informasi tersebut memudahkan masyarakat dan orang tua murid memantau kesesuaian progres fisik di lapangan dengan target waktu yang diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Tanpa jadwal yang tertera, publik belum dapat menilai apakah pengerjaan fisik saat ini berjalan sesuai tahapan atau tidak. Kondisi ini tentu belum dapat disimpulkan sebagai keterlambatan maupun pelanggaran, mengingat dokumen jadwal resmi sangat mungkin tersimpan pada arsip administrasi P2SP dan belum ditampilkan di papan informasi.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mendorong setiap Badan Publik untuk menyediakan informasi yang akurat, benar, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Semangat serupa juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
Secara teknis, pelaksanaan Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 mengacu pada Juknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengatur skema swakelola oleh P2SP, termasuk kewajiban pemasangan papan informasi dan pelibatan masyarakat.
Pencantuman regulasi tersebut merupakan rujukan standar tata kelola semata dan bukan penilaian adanya pelanggaran. Hingga kini, tim belum menyimpulkan adanya pelanggaran karena pihak P2SP maupun Dinas Pendidikan belum memberikan klarifikasi resmi terkait kelengkapan papan informasi serta dokumen pelaksanaan proyek.
Sesuai ketentuan program, anggaran bantuan pemerintah tersebut dilaksanakan melalui mekanisme swakelola oleh P2SP. Skema ini dirancang untuk mendorong keterlibatan aktif unsur satuan pendidikan bersama komite dan masyarakat setempat, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.
Dalam skema swakelola, transparansi menjadi fondasi utama. Karena melibatkan unsur sekolah dan warga, keterbukaan informasi kepada masyarakat sekitar serta orang tua murid menjadi instrumen kontrol sosial yang konstruktif.
Sebagai bagian dari pemenuhan kaidah keberimbangan berita, tim liputan telah berupaya meminta penjelasan kepada pengelola TPA Al-Fath serta Ketua P2SP melalui pesan konfirmasi mengenai rincian item pekerjaan, target waktu, progres fisik, serta memastikan prinsip swakelola berjalan optimal sesuai pedoman teknis. Hingga naskah ini terbit, pihak pengelola satuan pendidikan belum memberikan keterangan resmi.
Selain itu, permintaan konfirmasi resmi juga telah dikirimkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang pada Jumat (13/11/2026) terkait fungsi pendampingan dan pengawasan teknis proyek tersebut. Pihak dinas terkait juga belum memberikan tanggapan hingga berita ini diturunkan.
Belum adanya tanggapan tersebut tidak dimaknai sebagai bentuk penolakan. Kemungkinan adanya kesibukan administrasi, proses verifikasi internal, maupun agenda kedinasan menjadi alasan yang masih terbuka dan dihormati dalam proses peliputan ini.
Masyarakat berharap pelaksanaan revitalisasi sarana pendidikan anak usia dini tersebut dapat berjalan transparan, tepat waktu, dan sesuai spesifikasi tek
nis agar memberikan manfaat maksimal bagi proses belajar mengajar di Kota Padang Panjang.
Tim membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi pihak TPA Al-Fath, P2SP, maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang sesuai Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Setiap keterangan, dokumen, maupun klarifikasi yang masuk setelah berita ini terbit akan dimuat secara proporsional pada pemberitaan lanjutan sebagai wujud keberimbangan.
(Tim/Edy)
Komentar