Rapat Paripurna DPRD Reses Tahap III 2026, Prioritaskan Aspirasi Masyarakat Untuk APBD 2027

Batu Bara, bidikkasusnews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara gelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil Reses Tahap III Tahun 2026 dari tujuh daerah pemilihan (Dapil), Senin (16/11/2026) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, Safi’i, S.H., didampingi Wakil Ketua DPRD Rodial. Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara, Russian Heri, S.Sos., M.AP., yang mewakili Bupati, serta Plt. Sekretaris DPRD yang diwakili Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Herryawan, S.T., M.Si. 

Hadir pula seluruh anggota DPRD, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Agenda utama rapat paripurna ini adalah menyampaikan hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang telah dilaksanakan oleh seluruh anggota DPRD di daerah pemilihan masing-masing.

Tujuh Dapil, Aspirasi Masyarakat Menjadi Perhatian

Dalam laporan yang disampaikan, masing-masing daerah pemilihan memaparkan hasil pertemuan dengan konstituen, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta unsur partai politik di wilayah masing-masing.

Untuk Dapil I yang meliputi Kecamatan Lima Puluh, Lima Puluh Pesisir, dan Datuk Lima Puluh, laporan dibacakan oleh Atika Arfah Matondang, S.I.Kom.

Dapil II, meliputi Kecamatan Talawi dan Datuk Tanah Datar, disampaikan oleh Usman, S.E., M.Si.

Dapil III, meliputi Kecamatan Tanjung Tiram dan Nibung Hangus, dibacakan Muhammad Ridwan.

Dapil IV, Kecamatan Sei Balai, disampaikan oleh Rachel Rismauli Paranginangin, S.S.

Dapil V, Kecamatan Medang Deras, dibacakan Syaiful Bakhri.

Dapil VI, meliputi Kecamatan Sei Suka dan Laut Tador, disampaikan Agung Setiawan, S.E.

Sementara Dapil VII, Kecamatan Air Putih, dibacakan Alpon Sirait.

Seluruh laporan tersebut merupakan rangkuman hasil kegiatan reses yang dilaksanakan di berbagai desa dan kelurahan. 

Melalui pertemuan langsung dengan masyarakat, para anggota DPRD menerima beragam masukan, keluhan, serta usulan yang berkaitan dengan kebutuhan dan persoalan pembangunan di wilayah masing-masing.

Bantuan Sosial Dan Pupuk Subsidi Turut Disorot

Salah satu poin yang secara khusus mencuat dalam laporan Dapil VII Kecamatan Air Putih adalah persoalan ketepatan sasaran penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Anggota DPRD Dapil VII meminta Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Bupati agar melakukan pendataan ulang penerima bantuan sosial sehingga penyalurannya benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak dan membutuhkan.

Selain itu, persoalan harga pupuk bersubsidi juga menjadi perhatian. DPRD meminta agar distribusi dan penetapan harga pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku, sehingga petani tidak terbebani oleh harga di luar ketentuan.

Kedua persoalan tersebut menjadi gambaran bahwa aspirasi masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyentuh aspek kesejahteraan sosial dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.

Aspirasi Diarahkan Ke Perencanaan APBD 2026 Dan 2027

Dalam kesimpulan laporan tujuh daerah pemilihan, anggota DPRD Kabupaten Batu Bara menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai persoalan dan aspirasi masyarakat dengan meneruskannya kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara agar dapat dikaji serta ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program pembangunan.

Semua usulan yang dihimpun selama pelaksanaan Reses Tahap III Tahun 2026 juga akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, dengan tetap memperhatikan skala prioritas, kemampuan keuangan daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, reses bukan sekadar agenda formal kedewanan, melainkan instrumen representasi politik yang menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan pemerintah daerah.

Fungsi Representasi DPRD Harus Berbuah Nyata

Rapat paripurna penyampaian laporan reses ini menjadi bagian penting dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Aspirasi yang telah dihimpun diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen administrasi ataupun sebatas catatan dalam persidangan.

Seluruh masyarakat tentu menaruh harapan agar setiap usulan yang disampaikan melalui wakil rakyat dapat diperjuangkan secara proporsional, transparan, dan terukur, sehingga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan serta pemerataan pembangunan di Kabupaten Batu Bara.

Dengan keberhasilan reses tidak hanya diukur dari banyaknya aspirasi yang berhasil dihimpun tapi mampu diterjemahkan menjadi kebijakan, program, dan realisasi pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

(A.Nst)

Artikel Terkait

Berita|Sumut|
View Comments

Komentar

Info Menarik Lainnya






VIDEO

Video|0

BIDIKKASUSNEWS.COM

Thanks To : PT MEDIA BIDIK KASUS GROUP | |

Like Fans Page Kami