Samosir, bidikkasusnews.com - Takkas Manimpan Lbn. Tobing anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara dari daerah pemilihan 9 Sumatera Utara (Samosir, Tobasa, Taput, Humbahas, Sibolga dan Tapteng) pada pemilu 2019 lalu yang juga adalah anggota Pansus Covid 19 menyampaikan kekesalannya atas keterlambatan pemerintah kabupaten Samosir dalam menyalurkan JPS (Jaring Pengaman Sosial) kepada masyarakat.
Sebagai mana di jelaskan beliau bahwa pemprop Sumut bersama DPRD jauh jauh hari sudah menyetujui anggaran untuk JPS tersebut dan pada sekitar tanggal 20 Mei yang lalu sudah mentransper anggaran untuk itu kerekening pemerintah kabupaten samosir.
Sebanyak 19.172 KK di kabupaten samosir berhak sebagai penerimanya, dengan besaran 225 ribu rupiah tiap KK, harapan kami bahwa seluruh masyarakat yang berhak sudah harus menerimanya.
Hari ini Minggu, (12-07-2020) saya sangat merasa kecewa setelah mengetahui langsung keadaan di tengah tengah masyarakat, ternyata benar adanya bahwa masih ada masyarakat yang belum menerima.
Semalam sore (Sabtu, 11-07-2020) saya baru bertemu dengan Kepala Bappeda Samosir saudara Rudi Siahaan, beliau memberitahukan kepada saya bahwa pemkab samosir sudah menyalurkan bantuan JPS Propinsi kepada seluruh masyarakat, tapi saat ini saya menemukan hal berbeda.
Saat ini saya berada di desa Parsaoran kecamatan Sitio tio kabupaten samosir dan berdasarkan keterangan dari perangkat desa saudara Boiman Gulom yang baru saja berkomunikasi dengan sekretaris kecamatan Sitio tio bahwa untuk desa mereka dan desa desa lainya sekecamatan Sitio tio baru akan mulai di bagikan tanggal 15 bulan ini.
Hal ini sangat sangat kurang baik dan saya berjanji untuk membicarakan hal ini dalam rapat dewan nanti, melalui ini juga saya meminta kepada pemkab samosir agar benar benar serius untuk mengurusi hal ini. Kenapa, karena hal keterlambatan ini akan mempengaruhi untuk tahap berikutnya.
Saya menghimbau agar seluruh jenis bantuan yang ada sehubungan dengan adanya wabah covid 19 ini, baik yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi bahkan APBD kabupaten agar benar benar di jalankan, jangan sampai di pakai untuk ajang kepentingan lain, seperti mencari simpatik dari masyarakat sebagai mana yang diketahui bahwa kabupaten samosir juga akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (bupati/wakil bupati).
Dalam kesempatan ini juga saya mengajak rekan rakan media dan lsm yang ada di samosir agar ikut mengawal penyaluran JPS ini dan jika menemukan hal kejanggalan di lapangan agar bisa memberikan informasi kapada kami.
(Bastian Simbolon)
Komentar