Jakarta, bidikkasusnews.com - Dua tahun masa pemerintahan Prabowo Gibran sudah berjalan, banyak elemen bahkan dari Parpol mengeluarkan sikap terhadap pemerintahan yang sudah berjalan ini
Kali ini datangnya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) telah mengeluarkan sikap terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Melalui juru bicara nya, Guntur Romli menyebutkan berdasarkan survei SMRC, publik menilai arah bangsa turun dari 83 persen menjadi 48 persen.
" Ini merupakan penurunan terbesar dalam 25 tahun " Ucapnya (Jumat, 16/10).
Selain itu Guntur juga menjelaskan berdasarkan survei CELIOS, 82 persen publik merespons pajak yang dibebankan kepada masyarakat saat ini terlalu berat
Tidak hanya itu Dia juga mengaku jika program prioritas Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dianggap tidak diinginkan oleh mayoritas masyarakat.
" Anak anak butuh gizi, bukan proyek " Ungkapnya.
Dan Desa butuh kemandirian, bukan koperasi titipan yang memakan Dana Desa," Sambungnya.
Guntur juga mengatakan, dalam kesempatan ini PDI Perjuangan menyoroti soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah Gibran.
Menurut Guntur Gibran sebaiknya mengundurkan diri, dengan adanya putusan MK tersebut, PDI Perjuangan menilai Gibran kini menjadi beban Prabowo.
" Gibran menambah beban bagi Prabowo " Ungkap Guntur.
Kemudian Guntur juga membacakan 5 sikap PDI Perjuangan di dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran:
Hentikan sementara dan audit MBG serta KDMP, kembalikan Dana Desa ke prioritas desa, Wujudkan keadilan fiskal bagi rakyat kecil, Wapres Gibran mundur secara terhormat, DPR menindaklanjuti pertimbangan putusan MK secara konstitusional dan Kepada Pemerintah: Suara rakyat didengar, dilaksanakan, jangan dibantah.
( INDRA SARAGIH )
Komentar