Labuhanbatu Utara, bidikkasusnews.com - Tabir gelap tata kelola keuangan di Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) perlahan mulai tersingkap. Sebuah fakta mengejutkan terungkap ke publik, di tengah dugaan adanya Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang dikomersialkan kepada petani, ternyata Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disetorkan ke kas daerah sangat minim dan tidak mencakup retribusi alat berat. Senin, (12/1/2026)
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Labura, Teddy Yulianto S.STP, M.Si , membeberkan informasi yang mencengangkan mengenai aliran dana yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Saat dikonfirmasi mengenai kontribusi Dinas Pertanian terhadap PAD, Tedy menjelaskan bahwa sumber pendapatan hanya berasal dari satu pintu kecil.
"Baik bang, Sampai tahun ini yg tercatat di PAD dan masuk ke RKUD dari Dinas Pertanian hanya Retribusi Rumah Potong Hewan saja," ungkap Tedy melalui pesan WhatsApp pribadinya.
Pernyataan ini sontak memicu tanda tanya besar. Jika hanya retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) yang tercatat, lantas ke mana perginya uang sewa dari unit traktor (jonder) dan ekskavator milik dinas yang selama ini beroperasi di lapangan?
Berdasarkan investigasi dan informasi yqng dihimpu bahwa para petani di Kecamatan Kualuh Hilir mengaku dibebankan biaya sebesar Rp700.000 per hektare untuk jasa pembajakan sawah menggunakan traktor milik dinas. Dengan asumsi satu unit alat mampu mengerjakan 4 hektare per hari, potensi pendapatan mencapai jutaan rupiah per hari.
Namun, dengan pernyataan Bapenda bahwa PAD dari alat berat adalah NOL, muncul dugaan kuat bahwa uang rakyat tersebut menguap ke kantong-kantong oknum pejabat di Dinas Pertanian, bukan untuk pembangunan daerah.
Dugaan "bisnis gelap" aset negara ini semakin diperparah dengan mangkraknya satu unit ekskavator mini selama hampir satu tahun di persawahan Dusun Sepakat. Pejabat yang paling bertanggung jawab, Kabid Sapras Baratuj Zakiah, S.PT., M.Si, justru memberikan alasan yang dinilai menghina logika publik dengan membawa unsur mistis.
"Ya, karena terbenam makanya rusak. Ternyata tidak semua niat baik itu hasilnya baik, sudah pakai dukun juga itu dibantu orang di situ," dalih Baratuj saat dikonfirmasi terkait kerusakan aset negara tersebut.
Sikap tertutup Kabid Sapras mengenai data peminjam alat berat juga memperkuat indikasi adanya "peminjaman gelap" atau pemakaian ilegal di luar prosedur resmi demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
Sekretaris Umum Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) Sumut, Joel Simbolon, menegaskan bahwa ini adalah bentuk kejahatan struktural yang menabrak banyak regulasi berup UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Terkait penggelapan retribusi), UU Tipikor: Pembiaran aset hingga rusak total yang menyebabkan kerugian keuangan daerah bahkan Dugaan Nepotisme Penunjukan operator berinisial M yang diduga merupakan adik Kabid Sapras.
"Jika Bapenda mencatat hanya Rumah Potong Hewan yang masuk PAD, maka pungutan Rp700 ribu itu adalah Pungli murni! Ini adalah penghinaan bagi rakyat Labura. Kami mendesak APH dan Inspektorat membedah tuntas aliran dana ini," tegas Joel.
Skandal ini merupakan tantangan terbuka bagi Presiden Prabowo Subianto yang dalam pidatonya berkomitmen membasmi korupsi hingga ke akar-akarnya. Begitu juga dengan instruksi Menteri Pertanian yang mengharamkan segala bentuk pungli pada penggunaan Alsintan bantuan negara.
"Presiden sudah bilang, kebocoran anggaran harus dihentikan! Mentan sudah bilang, Alsintan bukan untuk bisnis pribadi oknum dinas! Jika Bupati Labura tidak mampu mencopot dan menindak pejabat 'main dukun' yang menggelapkan retribusi ini, maka Labura sedang dalam darurat korupsi!"
Joel menegaskan bahwa Rakyat Labura tidak butuh alasan teknis atau mistis; rakyat butuh transparansi kemana larinya uang retribusi alat berat mereka. Sanksi pidana dan pencopotan jabatan adalah harga mati bagi para perampok hak-hak petani.
(Ricki Chaniago)
Komentar