Jakarta, bidikkasusnews.com - Bahlil Lahadalia secara tegas membantah tuduhan keterlibatannya dalam dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi ini juga akan siap melayangkan somasi kepada pihak-pihak yang mencatut namanya.
" Terkait proses penyadapan ke kepala negara dan beberapa pihak, kami meminta pada kepolisian untuk mengusut tuntas hal tersebut. Berkaitan dengan hal itu, saya juga disadap," kata Bahlil saat memberikan keterangan saat dikonfirmasi (Sabtu,07/11).
Iya juga menyikapi isu maraknya spekulasi yang beredar di media sosial.
Termasuk juga narasi yang digulirkan salah seorang pengamat intelijen, mengenai keberadaan seorang ketua umum partai politik di kawasan Widya Chandra beberapa jam sebelum penangkapan tersangka penyadapan oleh Bareskrim Polri.
Dia menanggapi isu itu, lantaran dia mengakui kalau dirinya ketua partai yang berada di dalam lingkaran istana.
Ketum partai Golkar ini juga menegaskan, dia tidak mengetahui siapa ketua umum partai politik yang dimaksud kan itu.
Namun yang berkembang di sosial media dan berbagai percakapan WhatsApp, ada yang menggiring opini, secara spesifik tudingan itu kepada dirinya
" saya telah baca grup-grup WhatsApp menyatakan hal itu mengarah ke saya " Ucapnya.
" Dan tuduhan itu tidak benar dan tidak mendasar " Tegasnya.
Orang yang disapa dengan sebutan Mas Bahlil Ganteng ini pun meminta aparat kepolisian bergerak cepat mengusut tuntas dalang di balik penyebaran informasi bohong tersebut.
Dan atas dasar ini juga dia menetapkan batas waktu bagi pihak-pihak yang menyebarkan fitnah untuk melayangkan permohonan maaf dan klarifikasi.
" Saya minta kepada pihak yang menggulirkan isu itu, jangan asal bicara dan saya minta polisi usut tuntas. Kepada beberapa orang yang sudah mencatut nama saya " Ungkapnya.
Dan dia memberikan somasi 3x24 jam terhitung sejak hari ini.
Dan di mengatakan kalau tidak cepat klarifikasi, dia mengaku akan membawa ke jalur hukum.
Dia menekankan masyarakat perlu menjaga etika dalam ruang publik serta tidak memperkeruh suasana politik nasional dengan narasi yang menyesatkan.
" Kita ini negara demokrasi, tetapi juga demokrasi yang bermartabat. Jangan semua mengarah kepada fitnah, itu tidak bagus, Jadi polisi akan mengecek " tutupnya
( INDRA SARAGIH )
Komentar