Langkat, bidikkasusnews.com - Polres Langkat terus mengintensifkan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural melalui penguatan pengawasan di sejumlah jalur transit dan kawasan pelabuhan, Sabtu (21/11).
Upaya tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dalam rangka penegakan hukum dan pencegahan TPPO serta pengiriman PMI nonprosedural yang berlangsung selama lima hari, mulai 15 hingga 19 November 2026.
Dalam konferensi pers pada Jumat (20/11/2026), Kasat Reskrim Polres Langkat, AKP Rifi NF Tombolotutu, S.Tr.K., S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah konkret Polres Langkat dalam mengantisipasi berbagai modus pengiriman calon pekerja migran secara ilegal.
Pelaksanaan kegiatan menyasar sejumlah lokasi yang dinilai berpotensi menjadi jalur transit maupun pintu keluar-masuk pekerja migran.
Pengawasan dilakukan sebagai bentuk komitmen kepolisian dalam mencegah praktik perdagangan orang dan melindungi masyarakat dari ancaman eksploitasi tenaga kerja.
Menurutnya, pencegahan TPPO dan PMI nonprosedural membutuhkan langkah antisipatif, pengawasan berkelanjutan, serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Polres Langkat juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri yang menjanjikan gaji besar tanpa kejelasan perusahaan, dokumen, maupun prosedur pemberangkatan.
Masyarakat diminta tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang menawarkan keberangkatan kerja melalui jalur tidak resmi. Calon pekerja migran diharapkan memastikan seluruh proses penempatan dilakukan melalui mekanisme yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, masyarakat diharapkan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan, perekrutan tenaga kerja ilegal, maupun dugaan praktik perdagangan orang di lingkungan masing-masing.
Melalui kegiatan KRYD ini, Polres Langkat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan, meningkatkan upaya pencegahan, serta melakukan penegakan hukum terhadap segala bentuk tindak pidana perdagangan orang dan pengiriman PMI nonprosedural.
Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif sekaligus memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat, khususnya warga yang berencana bekerja ke luar negeri.
(Dariono)


Komentar