LABUSEL, Bidikkasusnews. Com - Biaya perawatan gedung kantor Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Labuhan Batu Selatan pada tahun 2022 mencapai anggaran tidak kurang dari seratus juta rupiah. Namun, dugaan kuat bahwa pengeluaran ini tidak sesuai dengan kebutuhan aktual muncul, terutama terkait dengan kegiatan pengecatan gedung.
Kabar tentang perbaikan plafon teras kantor yang tidak lebih dari ukuran 4×4 meter, meskipun perawatan dilakukan pada tahun 2023 telah menjadi sorotan. Sebagian pihak berpendapat bahwa perawatan yang dilakukan begitu cepat, terutama setelah hanya beberapa bulan berlalu sejak perawatan tahun sebelumnya pada bulan Agustus, menimbulkan kecurigaan.
Dalam kasus ini, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Cipta Karya, Toni ST., seringkali dianggap menghindari pertanyaan dan terkadang bahkan menutup atau mengunci ruangannya agar tidak dapat dihubungi. Padahal, sumber-sumber mengindikasikan bahwa dia berada di kantor. Rabu (13/9).
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Maruli, ketika dikompirmasi tidak dapat memberikan penjelasan, beliau mengatakan bahwa Toni selaku PPK Cipta Karya yang mengetahui lebih lanjut.
LSM Masyarakat Pemantauan Kewibawaan Aparatur Negara (LSM MARTABAT) Labusel mendesak pihak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera memeriksa dugaan ini. Mereka telah menemukan kejanggalan dalam laporan anggaran, seperti biaya perawatan kendaraan dinas yang beroperasi lebih sedikit dari yang dianggarkan. Semua ini memicu keraguan tentang pengeluaran yang benar.
Dalam suatu kesempatan, Sekretaris LSM MARTABAT, Roynal Aprianto Silaban SH, menyatakan harapannya bahwa Aparat penegak Hukum(APH) segera melakukan pemeriksaan agar Pemerintah Labuhanbatu Selatan dapat terbebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Dalam upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik, dugaan ini perlu mendapat perhatian serius dari pihak berwenang untuk memastikan tata kelola yang baik dalam Pemerintahan Labuhanbatu Selatan.
(Ir,Lubis)
Komentar