Jambi, bidikkasusnews.com - Kekosongan stok obat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Manap Kota Jambi telah menarik perhatian berbagai pihak, Baik itu Pasien yang berobat termasuk, Pasien yang menggunakan BPJS yang seharusnya mendapatkan obat gratis terpaksa membeli obat diluar Rumah Sakit.
Menyikapi persoalan yang terjadi, DPRD Kota Jambi, dalam hal ini, Ketua Komisi IV DPRD Kota Jambi, Jefrizen, mengungkapkan keprihatinannya terkait permasalahan ini dan mendesak agar segera diselesaikan.
"Manajemen RS Abdul Manaf harus proaktif dalam permasalahan ini, Kenapa obat sampai tidak ada di sana, ucapnya.
"Kalau tidak ada obat bagaimana untuk pelayanan, bagaimana jika ada pasien yang butuh obat segera, masak Dia harus nyari obat sendiri," sambung Jefrizen (3/6/2024).
Jefrizen juga menekankan pentingnya evaluasi kinerja manajemen rumah sakit. "Harus dievaluasi bagaimana kinerjanya, kenapa kejadian seperti ini bisa terjadi, ini kan bisa berdampak kurang baik bagi pasien." ujar Jefrizen.
Jefrizen juga mengatakan, Pemerintah Kota maupun DPRD Kota Jambi selalu memberikan dukungan, terutama dalam hal pendanaan yang tercermin dalam anggaran APBD.
Suntikan dana dari APBD Kota Jambi tahun 2024 belum bisa dicairkan karena terbentur administrasi pemerintahan (SIPD).
Ketua Komisi IV DPRD Kota Jambi, Jefrizen meminta Pemkot Jambi mencari solusi agar dana ini segera cair, sehingga permasalahan di RSUD Abdul Manap dapat segera terselesaikan.
Senada dengan Hal tersebut, Zayadi, Anggota DPRD Kota Jambi yang juga duduk di Komisi IV, menegaskan pentingnya upaya masif dari pihak RS untuk mengatasi kekosongan stok obat.
"Harus segera ada evaluasi jangan sampai berdampak pada pelayanan, Kalau tidak ada obat bagaimana pelayanan bisa berjalan dengan baik," tegas Zayadi.
Zayadi menambahkan, Pemerintah harus turun tangan terkait persoalan ketersediaan Obat di RS Abdul Manaf, karena RSUD Abdul Manaf merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah.
"Pemrintah dalam hal ini Pemkot harus segera merespon dan dan turun tangan mencarikan solusi, karna Status RS Abdul Manaf sebagai milik pemerintah seharusnya menjamin ketersediaan obat,"tegasnya.
Dijelaskan Zayadi, pihaknya selaku Komisi IV DPRD Kota Jambi telah melakukan komunikasi dengan RS Abdul Manap.
"Sebelum covid tidak ada permasalahan seperti ini, dan status RS sebagai milik pemerintah seharusnya tidak ada masalah khususnya untuk pembelian obat ini," tuturnya.
Terpisah, Sekda Kota Jambi, A Ridwan, menyatakan akan segera memanggil manajemen RSUD Abdul Manap untuk meminta keterangan langsung terkait permasalahan yang terjadi.
"Saya akan panggil dan mendengar langsung apa persoalannya dan tidak boleh disepelekan. Tidak bisa pihak rumah sakit mengatakan kalau tidak ada obat bisa beli di luar tidak bisa seperti itu, Penjabat Walikota harus turun lapangan, cek langsung," pungkasnya.
(Arf)
Komentar