PEMKAB SAMOSIR BERSAMA BPS, SELENGGARAKAN PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL

Samosir, bidikkasusnews.com - Pemerintah Kabupaten Samosir bekerjasama dengan BPS Samosir menyelenggarakan Pembinaan Statistik Sektoral. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak menerima  IPS secara resmi dari Kepala BPS Kabupaten Samosir dalam acara Pembinaan Statistik Sektoral dan Penyampaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemkab Samosir di Aula Kantor Bupati Samosir hari ini Selasa, 19-11-2024.

Turut hadir Asisten III Arnod Sitorus, Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang, pimpinan OPD dan Camat se-Kabupaten Samosir. Untuk tahun 2024 nilai IPS Kabupaten Samosir berada dalam predikat cukup dengan nilai 2,14, meningkat dari tahun 2023 lalu.  Selain itu beberapa OPD Pemkab Samosir juga menerima penghargaan dari BPS yaitu dalam kategori 

Kontributor data OPD tercepat dalam penyusunan Samosir dalam angka diberikan kepada Dinas Dukcapil. Kategori data terlengkap diberikan kepada Dinas Ketapang dan Pertanian. Penghargaan produsen data dalam evaluasi penyelenggaraan  statistik Sektoral (EPSS) Diberikan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Ketapang dan Pertanian. BPS juga memberikan penghargaan kepada OPD yang sudah mendapatkan Rekomendasi statistik sektoral yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Ketapang dan Pertanian 

Sekdakab Samosir Marudut Tua Sitinjak mengucapkan terima kasih atas penyerahan Indeks Pembangunan Statistik oleh BPS. Untuk itu Marudut berharap pimpinan OPD dapat lebih meningkatkan  kepedulian data statistik,  karna akan menjadi pedoman mendukung kinerja kedepan.

"Selaku pimpinan OPD dituntut harus memahami dan mengetahui statistik sebagai bahan evaluasi dan perencanaan" kata Marudut. 

Lebih lanjut disampaikan untuk mewujudkan  cita-cita bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas, tentu harus ada evaluasi tahunan. Ada 45 indikator yang perlu dikejar sehingga OPD harus berkaca, mengevaluasi memberikan data akurat yang dapat dipertanggungjawabkan. "Kita dituntut saling bekerjasama, mau tidak mau harus banyak belajar dan diskusi lebih banyak. BPS pasti dengan tangan terbuka untuk berdiskusi, karena hal ini bukan kepentingan pribadi akan tetapi kepentingan kabupaten dan Indonesia" tambah Marudut.

Menurut Marudut, data yang akurat akan menghasilkan keputusan atau tindakan yang tepat dan manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu diawal RPJPD, perencanaan dapat dievaluasi dengan data-data yang akurat sehingga perencanaan kedepan tidak meraba-raba tetapi pasti dan dipertanggungjawabkan by data. 

Kepala BPS Kabupaten Samosir, Devita Norani Saragih memberikan apresiasi kepada OPD  dalam pelaksanaan EPSS tahun 2024. Katanya, Dalam penentuan kualitas data, peran OPD sesuai dengan prinsip satu data. Lanjutnya, Statistik sektoral sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan data instansi itu sendiri dan pengembangan kedepan.

Dijelaskan Devita bahwa BPS tetap melakukan pembinaan dan penilaian sehingga akan muncul nilai-nilai dari evaluasi pembinaan statistik sektoral yang disebut dengan indeks pembangunan sektoral.   "Jadi siklusnya akan seperti itu, kita bina kemudian penyelenggaraan statistik oleh  produsen data akan kita evaluasi lagi setiap tahun", katanya. 

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) merupakan penilaian sistematis, dilaksanakan diseluruh Instansi mulai dari pusat sampai Kabupaten. Dengan nilai IPS predikat  cukup saat ini, Devi mengajak seluruh pimpinan OPD untuk melakukan pembinaan yang lebih baik lagi. Karena menurutnya sekitar 80 persen data indikator pembangunan dari berasal dari OPD. Maka 

sebagai base line pembangunan harus berkomitmen meningkatkan sinergi dan kolaborasi menghasilkan peluang yang lebih besar demi  memajukan Kabupaten Samosir.

Sebagai Walidata, Kepala Dinas Kominfo Immanuel Sitanggang meminta data dari OPD harus dapat ditingkatkan kualitasnya, perlu keakuratan data dan kecepatan menyajikan data kedepan. Terdapat 5 domain penilaian dalam EPSS yaitu prinsip Satu Data Indonesia, domain kualitas data, domain proses bisnis statistik, kelembagaan, statistik nasional. Juga terdapat  19 aspek dan 38 indikator yang perlu dipahami. "Perlu review secara berkala untuk meningkatkan kualitas data secara berkesinambungan. Kami harapkan respon dari OPD apabila ada permintaan data", kata Immanuel.

(BHS)

Artikel Terkait

Berita|Sumut|
View Comments

Komentar

Info Menarik Lainnya

 


 


 

 


VIDEO

Video|0

BIDIKKASUSNEWS.COM

Thanks To : PT MEDIA BIDIK KASUS GROUP | |

Like Fans Page Kami