Kemenkum Siapkan Renstra Baru, Targetkan Penguatan Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi

Medan, Bidikkasusnews.com  - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 dan Penyusunan Peta Proses Bisnis. Acara ini diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham di seluruh Indonesia, termasuk Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara, Ignatius Silalahi, yang mengikuti kegiatan secara virtual melalui Zoom Meeting.( 29 April 2025).

Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Renstra K/L adalah dokumen perencanaan K/L untuk periode 5 (lima) tahun, yang penetapannya diikuti dengan penyelarasan proses bisnis dan turunannya hingga SOP di lingkup Kemenkum. Renstra Kementerian Hukum 2025-2029 memiliki 2 (dua) sasaran strategis:

1. Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI:  Sasaran ini menekankan upaya Kemenkumham untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam Mendukung Pencapaian Reformasi Birokrasi: Sasaran ini fokus pada upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja Kementerian Hukum melalui reformasi birokrasi.

Sekretaris Jenderal Kemenkum RI, Nico Afinta, dalam arahannya, menjelaskan tentang Renstra K/L dan perannya dalam mewujudkan Asta Cita di prioritas nasional. Ia juga menyampaikan Rumah Strategis Kementerian Hukum 2025-2029 dengan 2 (dua) sasaran strategis tersebut.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dalam arahannya, menekankan harapan agar Renstra yang terbentuk diadopsi dalam pembangunan tematik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RJPN).

Kemenkumham memiliki peran penting dalam Reformasi Hukum, Pembangunan Hukum, Penegakan Hukum, dan Pelayanan Hukum.  Dengan Renstra baru ini, diharapkan Kemenkumham dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.

(T.Hendri.H.Sihombing)