Jambi, bidikkasusnews.com - Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, MKM, resmi melantik 1.203 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan empat pegawai lulusan IPDN di lingkungan Pemerintah Kota Jambi resmi menerima Surat Keputusan (SK), Pelantikan dilaksanakan di lapangan Balaikota Jambi, Kamis (25/09/2025).
Dari jumlah 1.203 PPPK tersebut , terbagi dalam 4 kelompok bidang ; 1, 148 orang tenaga guru, 2, 64 orang tenaga kesehatan, 3, 987 orang tenaga teknis, dan yang ke- 4. Ada 4 Orang dari lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Pelantikan dan pengambilan sumpah janji pegawai ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Jambi Maulana, menuru Maulana, pengangkatan PPPK ini, merupakan gelombang terakhir tenaga honorer di Kota Jambi, sesuai amanat Undang-Undang ASN 2023. “ Sebagai dasar untuk diketahui bahwa, jumlah PPPK di Pemkot Jambi melebihi dari jumlah Pegawai Negri Sipil (PNS) saat ini,” terang Maulana.
Dalam arahannya, Maulana menegaskan agar para pegawai yang dilantik mampu mengutamakan kepentingan negara dan daerah di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
“Utamakan kepentingan negara dan daerah dibandingkan kepentingan diri sendiri ataupun golongan. Saya percaya bahwa saudara bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tupoksi masing-masing,” pintanya.
Wali Kota Jambi Dr. Maulana juga berharap, agar PPPK yang telah berhasil lolos pada hasil seleksi ini, untuk tidak menyia-nyiakan amanah ini.
“Bekerjalah dengan tekun, semangat dan profesionalitad, mengingat masih ada sebagian besar telah bertahun-tahun mengabdi sebagai tenaga honorer, namun belum diangkat menjadi PPPK,” ujar Maulana.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor regional (Kanreg) BKN Palembang, Heni Sri Wahyuni yang hadir langsung pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan para PPPK yang berhasil lolos seleksi memberikan apresiasi yang tinggi terhadap keberhasilan Pemkot Jambi dalam memperjuangkan PPPK menjadi ASN.
"Kami dari Kamreg BKN mengapresiasi Pemkot Jambi. Karena menurut penilaian Pemkot Jambi berhasil menuntaskan honorer, dan patut jadi contoh daerah lain", ujar Heni.
Selain itu, Pemkot Jambi juga tengah mengkaji solusi bagi tenaga kerja kontrak (TKK) yang belum lolos menjadi PPPK. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah mekanisme outsourcing dengan tetap mengacu pada aturan dan kemampuan keuangan daerah.
Langkah ini, menurut Maulana, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keadilan serta kesinambungan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Pemkot Jambi.
(Arf)
Komentar