Labuhanbatu Utara, bidikkasusnews.com – Beranjak dari Kantor DPRD Labura, Aliansi Labura Mendunia (ALAM) melanjutkan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Labuhanbatu Utara. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kebebasan berekspresi dalam menyampaikan pendapat di muka umum, sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998, Rabu (4/3/2026).
Meskipun poin tuntutan secara garis besar selaras dengan aksi di gedung legislatif, kali ini massa memberikan penekanan khusus pada kewenangan Bupati untuk melakukan tindakan tegas secara administratif dan hukum terhadap jajaran di bawahnya.
Dipimpin oleh Tagor Tampubolon, Gunawan Situmorang, dan Rifki Sinaga, massa mendesak Bupati Labura segera mengambil langkah-langkah strategis.
1. Mendesak Bupati memanggil, memeriksa, dan memecat Kabid Bina Marga (PPK) beserta jajaran pengawas proyek yang diduga membiarkan penggunaan kayu mangrove secara ilegal.
2. Meminta tindakan tegas terhadap Kabid Cipta Karya (PPK) terkait pembangunan tangki septik di Kuala Beringin yang diduga membebankan biaya tambahan ke masyarakat dan adanya dugaan 25 unit bangunan fiktif.
3. Mendesak pemeriksaan terhadap oknum OPD yang diduga memperjualbelikan bahan batik Labura kepada ASN, padahal anggarannya diklaim sudah ditanggung APBD 2025.
4. Mendesak pencopotan segera Kepala Dinas PUTR (inisial ED) atas dugaan keterlibatan dalam praktik penipuan proyek.
5. Meminta Bupati mendukung Badan Kehormatan (BK) DPRD Labura untuk menindak tegas oknum anggota dewan berinisial FS yang diduga terlibat dalam pusaran proyek perusak lingkungan.
6. Menginstruksikan Inspektorat untuk mengklarifikasi dugaan pungli administrasi PPPK paruh waktu oleh oknum eks pejabat Dinas Perkim.
Massa aksi diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Labuhanbatu Utara, Susi Asmarani, di halaman kantor Bupati. Sekda menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Labura, Dr. H. Hendri Yanto Sitorus, S.E., M.M., yang tidak dapat menyambut massa karena sedang menjalankan tugas luar kota.
Dalam sambutannya, Susi mengonfirmasi bahwa Kepala Dinas PUTR Labura saat ini telah mengundurkan diri dari jabatannya. Terkait pembangunan jembatan di Sei Sentang, ia menjelaskan bahwa tim BPK RI saat ini sedang berada di Labura untuk pemeriksaan rutin.
"Terkait jembatan Sei Sentang, tim BPK RI sedang melakukan pemeriksaan. Pekerjaan tahun 2025 memang diperiksa di tahun 2026," jelas Susi.
Mengenai pengadaan baju batik, Susi menegaskan bahwa hampir tidak ada OPD yang menganggarkan hal tersebut di tahun 2025.
"Kalau dilihat di LPSE, yang ada itu pakaian dinas. Untuk batik, sepengetahuan saya tidak ada dianggarkan," tambahnya.
Terkait isu pungli PPPK paruh waktu, Sekda berjanji akan melaporkan hal tersebut kepada Bupati agar BKD atau Inspektorat dapat segera melakukan pemeriksaan.
Mendengar penjelasan Sekda, Gunawan Situmorang justru memberikan bantahan keras. Ia mengaku telah mengantongi bukti bahwa baju batik merupakan salah satu item yang dianggarkan dengan nilai fantastis.
"Berdasarkan rekapitulasi saya dari LPSE, penganggaran baju mencapai Rp2 miliar lebih, dan salah satunya adalah pengadaan baju batik. Namun, yang direalisasikan berupa bahan kain (bakal), bukan baju jadi. Bahkan, dimahari sebesar Rp350.000 per orang," tegas Gunawan menepis klarifikasi Sekda.
Selanjutnya, massa aksi membubarkan diri setelah menyampaikan poin-poin tuntutan untuk diserahkan kepada Bupati Labura.
(Ricki Chaniago)
Komentar