Jambi, bidikkasusnews.com - Menyikapi isu atau persoalan yang berpotensi mengganggu keamanan, kenyamanan kesehatan masyarakat dan pelayanan publik, Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi gerak cepat untuk mengantisipasi dampak yang timbul.
Langkah strategis tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda yang dipimpin Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Senin (24/08/2026).
Adapun tiga isu atau persoalan yang berdampsk langsung dengan masyarakat yaitu, aktivitas berandalan bermotor, ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penurunan debit Sungai Batanghari yang berdampak terhadap ketersediaan air bersih.
Rakor dihadiri Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, Kapolresta Jambi Kombes Pol Ananto Herlambang, Kepala Kejaksaan Negeri Jambi Dr. Kamin, Dandim 0415/Jambi Letkol Inf Putra Negara, Dandenpom II/2 Jambi Letkol Cpm Deka Piro Sandira, Sekda Kota Jambi A. Ridwan serta jajaran perangkat daerah dan unsur masyarakat.
Wali Kota Jambi Maulana menegaskan, berbagai persoalan tersebut harus diantisipasi sejak dini melalui koordinasi lintas sektor. Pemerintah tidak ingin penanganan dilakukan setelah persoalan berkembang menjadi gangguan yang lebih besar.
“Menyikapi sejumlah persoalan tersebut, kita akan meningkatkan status siaga untuk mengantisipasi beberapa permasalahan tadi,” ucap Maulana.
Terkait maraknya aktivitas berandalan bermotor yang sangat meresahkan masyarakat, Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan Pemkot Jambi bersama aparat penegak hukum dan seluruh undur terkait akan melakukan langkah pencegahan, pengawasan dan penindakan.
Aktivitas berandalan bermotor menjadi salah satu perhatian serius dalam rakor. Pemkot Jambi bersama aparat penegak hukum akan memperkuat pencegahan, pengawasan dan penindakan. Pemkot juga memberlakukan jam malam bagi anak anak berusia 18 tahun kebawah, selain itu Maulana juga menyebutkan pentingnya peran orang tua dalam pengawasan terhadap aktivitas anak diluar rumah.
“Dengan maraknya aktivitas berandalan bermotor, kita akan memberlakukan jam malam. Kita juga mengharapkan peran aktif orang tua dalam mengawasi anak-anak,” ujarnya.
Berdasarkan data Polresta Jambi yang disampaikan dalam rakor, aktivitas berandalan bermotor telah terpapar di 12 sekolah jenjang SMA dan 14 sekolah jenjang SMP yang terpapar aktivitas yang sama.
Data tersebut menjadi salah satu dasar bagi Pemkot Jambi dan Forkopimda untuk memperkuat pencegah, khususnya pengawasan disekolah, keluarga dan juga masyarakat.
Persoalan Karhutla juga menjadi perhatian, Maulana optimis potensi kebakaran di Kota Jambi dapat ditekan melalui kolaborasi semua elemen masyarakat hingga ke tingkat RT.
“Yang harus kita antisipasi adalah kebakaran di daerah tetangga. Namun, yang perlu menjadi perhatian kita adalah kebakaran permukiman dan kesiapan armada pemadam kebakaran,” ungkap Maulana.
Selain itu Ia juga menyebutkan untuk mengantisipasi hal tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi akan menyiapkan posko terpadu yang melibatkan seluruh unsur terkait. Selain itu, patroli akan ditingkatkan untuk mencegah aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk pembakaran sampah dan pembukaan lahan dengan cara membakar.
“Selain menyiapkan posko bantuan, Kita juga melakukan patroli secara masif untuk memastikan tidak ada masyarakat yang melakukan hal tersebut,” tegas Maulana.
Menyikapi dampak dari karhutla yang berpotensi penurunan kualitas udara akibat asap, Maulana meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan Indeks Standar Pencemar Udara (iSPU) dengan cara menggunakan masker terutama kelompok rentan, anak anak dan khususnya dilingkungan pendidikan.
Pemkot Jambi bahkan menyiapkan opsi menghentikan sementara pembelajaran tatap muka apabila ISPU berada di atas ambang yang ditetapkan secara terus-menerus.
“Kalau terus-menerus ISPU kita berada di atas 200, baru kita liburkan tentunya sesuai kewenangan Pemkot Jambi. Kita akan memberikan kriteria dan evaluasi yang dapat diperpanjang setiap tiga hari,” ucapnya.
"Sementara untuk kelompok berisiko seperti, pendidikan usia dini, TK, SD kelas 1 dan 2 sudah diliburkan semenjak ISPU berada angka 100 dan 200 mengikuti pelajaran online," tambah Maulana.
Informasi perkembangan kualitas udara dan kebijakan pemerintah akan disampaikan melalui Diskominfo Kota Jambi. Namun, pemerintah belum mengambil kebijakan untuk menghentikan seluruh aktivitas masyarakat karena mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian.
Selain kualitas udara, potensi penurunan debit Air Sungai Batanghari juga menjadi perhatian serius Pemkot Jambi. penurunan debit air berpotensi mengganggu ketersediaan air baku Perumda Air Minum Tirta Mayang
Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha mengatakan pemerintah menyiapkan langkah antisipasi, termasuk memperkuat distribusi air kepada masyarakat di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan.
“Untuk distribusi air, akan ada tambahan bantuan distribusi yang dibantu oleh Damkar ke wilayah prioritas berdasarkan laporan dengan kebutuhan paling tinggi,” ujar Diza.
Wawako Diza menegaskan, penanganan persoalan tersebut harus dilakukan berdasarkan data dan kondisi lapangan. Dengan demikian, bantuan dan intervensi pemerintah dapat diarahkan ke wilayah yang paling membutuhkan.
“Ini bukan hal yang bisa dilakukan sendiri-sendiri, namun harus bersama berdasarkan data-data yang diperoleh,” Tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen bersama dalam Rakor Forkopimda juga dilakukan penandatanganan deklarasi bersama dalam rangka mewujudkan kota jambi bebas dari kriminal bermotor, pencegahan, pemantauan dan penanganan karhutla.
Wali Kota Jambi Maulana menegaskan, Pemkot Jambi akan terus memantau perkembangan keamanan dan ketertiban, kualitas udara, potensi kebakaran serta ketersediaan air bersih.
(Arf)
Komentar