LUBUK SIKAPING Bidikkasusnews.com – Upaya pendataan Pajak Alat Berat (PAB) di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, menghadapi kendala. Sejumlah pemilik alat berat yang telah berulang kali dihubungi petugas UPTD Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD) Lubuk Sikaping tak kunjung memberikan respons. Bahkan, beberapa pemilik yang sebelumnya berjanji menyampaikan data justru sulit ditemui dan dihubungi kembali.
Kondisi tersebut membuat penelusuran kepemilikan dan keberadaan sejumlah unit alat berat belum berjalan optimal. Padahal, pendataan diperlukan untuk memastikan seluruh objek pajak teridentifikasi dan potensi penerimaan daerah tidak terlewatkan.
Kasi Penetapan Penerimaan UPTD PPD Lubuk Sikaping, Delco Fitril, S.IP., mengungkapkan kendala tersebut saat dikonfirmasi media melalui sambungan telepon, Kamis (5/11/2026).
Menurut Delco, petugas telah menyampaikan surat pendataan dan permintaan data kepemilikan alat berat kepada para pemilik sejak beberapa bulan lalu. Namun, sebagian belum memberikan tanggapan. Upaya tindak lanjut melalui telepon dan WhatsApp juga belum memperoleh respons.
Bahkan, beberapa pemilik yang sebelumnya telah berjanji memberikan data dan konfirmasi kembali sulit dihubungi. Ketika petugas berupaya menemui secara langsung, sejumlah pemilik juga sulit ditemui.
Pendataan ini bertujuan memperoleh informasi kepemilikan dan keberadaan alat berat sebagai dasar identifikasi, verifikasi, serta penetapan objek Pajak Alat Berat sesuai ketentuan yang berlaku. Hingga saat ini, sebagian unit telah ditetapkan sebagai objek pajak, sementara unit lainnya masih dalam proses pendataan dan verifikasi.
Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha, UPTD PPD Lubuk Sikaping juga telah melaksanakan sosialisasi kepada pemilik alat berat, baik perorangan maupun perusahaan, terkait ketentuan dan kewajiban Pajak Alat Berat.
Di sisi lain, berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah tokoh masyarakat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, terdapat dugaan alat berat yang sengaja disembunyikan sehingga keberadaannya sulit diketahui. Sejumlah unit lainnya disebut berada di kawasan pertambangan, baik yang memiliki izin maupun di lokasi pertambangan tanpa izin (PETI) di wilayah Kabupaten Pasaman. Alat berat tersebut diduga dimiliki oleh individu maupun badan usaha.
Informasi tersebut masih memerlukan penelusuran dan verifikasi lebih lanjut, terutama untuk memastikan kepemilikan serta keberadaan unit-unit alat berat yang dimaksud.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua LSM Garuda NI DPW Sumatera Barat, BJ. Rahmat, menyatakan dukungannya terhadap upaya pendataan yang dilakukan UPTD PPD Lubuk Sikaping. Menurutnya, pendataan secara menyeluruh penting untuk memastikan seluruh objek Pajak Alat Berat teridentifikasi sehingga tidak ada potensi penerimaan daerah yang terlewatkan.
"Kami mendukung upaya UPTD PPD Lubuk Sikaping dalam melakukan pendataan alat berat di Kabupaten Pasaman. Pendataan ini penting untuk memastikan seluruh objek Pajak Alat Berat terdata dengan baik sehingga tidak ada potensi penerimaan daerah yang terlewatkan," ujar BJ. Rahmat.
Ia juga berharap para pemilik alat berat bersikap kooperatif dengan menyampaikan data kepemilikan serta informasi keberadaan unit yang dikuasai. Pemerintah daerah, menurutnya, perlu terus melakukan penelusuran dan pengawasan agar pendataan berjalan optimal serta kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
UPTD PPD Lubuk Sikaping mengharapkan seluruh pemilik alat berat memberikan kerja sama dengan memenuhi permintaan data dan menyampaikan informasi yang diperlukan. Pemerintah daerah juga diharapkan terus memperkuat penelusuran dan verifikasi agar tidak ada objek Pajak Alat Berat yang luput dari pendataan.
Pendataan yang menyeluruh menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah.
(Andalusia, SH)
Komentar