Jakarta, bidikkasusnew.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menghormati proses hukum terhadap sejumlah perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal.
Dia meminta seluruh rangkaian penanganan perkara berjalan profesional, objektif, dan transparan.
" Sebagai Ketua Komisi III DPR RI, saya menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum yang tengah berlangsung terkait penetapan beberapa perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal," kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Selasa malam (3/11).
Menurutnya, penetapan tersangka tersebut merupakan bagian dari mekanisme hukum yang harus dipercayakan kepada aparat penegak hukum yang berwenang.
" Langkah ini merupakan bagian dari mekanisme hukum yang harus kita percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang berwenang " ungkapnya.
Dia juga berharap, proses hukum terhadap para tersangka dapat berlangsung secara profesional, objektif, dan transparan sejak awal hingga selesai.
" Kami di Komisi III berharap seluruh rangkaian proses hukum tersebut dapat berjalan secara profesional, objektif, dan transparan dari awal hingga akhir " Pungkasnya.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menilai penindakan Polri atas kasus dugaan penyadapan ilegal oleh perwira tinggi harus menjadi pintu masuk untuk membongkar dugaan pengintaian terhadap jurnalis dan kelompok kritis.
" Penyadapan secara ilegal yang disertai penghapusan data elektronik hingga akses ilegal bukan hanya bentuk penyalahgunaan kewenangan " Ujar nya saat di temui wartawan, Rabu (04/11).
Dia juga mengatakan jika Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hak-hak demokratis warga negara, sekaligus perlawanan terhadap sistem hukum nasional," Pungkasnya.
Dia juga menjelaskan jika Peristiwa ini harus menjadi momentum untuk mengungkap berbagai dugaan kejahatan yang menjadikan kewenangan negara sebagai alat kriminalisasi terhadap masyarakat sipil, kelompok kritis, jurnalis, maupun tokoh politik yang selama ini memperjuangkan keadilan dan demokrasi.
Dia Menilai aksi jajaran internal Polri yang melaporkan penyadapan ilegal tersebut sebagai bukti masih tersisa nya integritas dan keberanian di tubuh kepolisian.
" Ini adalah moral force, kekuatan moral yang selalu hadir di tengah kegelapan " Ucapnya.
Selain itu Hasto juga menekan kan penting ny etik dan moral dalam menjalankan kewenangan.
" Dalam menjalankan kewenangan upaya paksa atas nama negara, serta mengimbau agar jabatan publik tidak dijadikan alat politik praktis maupun kepentingan pribadi " Pungkasnya.
" Disini kita harus pahami " Ucap nya, Lebih lanjut dia mengatakan jika institusi penegak hukum harus dijauhkan dari agenda politik praktis, kepentingan pribadi atau kelompok, termasuk kepentingan ambisi kekuasaan mantan pejabat negara.
( INDRA SARAGIH )
Komentar