Arosuka, bidikkasusnews.com – Merasa dikibuli oleh pihak Pemerintah Kabupaten Solok, bahwasanya tidak ada pengerjaan Proyek Bencana Alam (PBA) untuk tahun 2021, tahunya sudah dijalankan saja, membuat Ketua DPRD Kab.Solok Dodi Hendra menepuk meja. Sehingga jangankan pejabat PUPR terkejut, wakil Ketua DPRD Lucky Effendi pun terperanjat. Sementara Kepala Dinas PUPR Syaiful, ST, MT menjawab awak media Kamis, (4/3/21) di kantornya Arosuka, menimpali, kegiatan itu terletak di Badan Keuangan Daerah (BKD). “Kegiatan tersebut (PBA) di BKD, dan memang secara tekhnis kita (PUPR)”,kata Syaiful.
Artinya, seperti dijelaskan, bahwa PBA tersebut dikelola oleh BKD, sehingga alamat pertanyaan yang tepat oleh DPRD adalah ke BKD. Kronologisnya, Dodi Hendra pernah mempertanyakan pengerjaan PBA dalam rapat bersama SKPD terkait, akan tetapi menyebutkan tidak ada pengerjaan PBA di wilayah Kabupaten Solok. Namun seiring perjalanan waktu, sampai juga ke telinga anggota dewan, bahwa ada PBA yang sedang dikerjakan di Sungai Janiah, bahkan sepekan sebelumnya sempat demonstrasi sekelompok warga Aia Dingin, sekaitan PBA juga, bahwa upah mereka belum dibayarkan oleh pelaksana. “Setelah kita desak dan kita pertanyakan kembali, pada rapat hari Senin, (1/3) Dinas PUPR menjawab, memang telah dikerjakan kegiatan pembangunan fisik (PBA) sebanyak 13 titik,”kata anggota dewan dari Farksi gerindra itu meradang.
Dengan mendapat jawaban yang tidak transparan, lantas membuat anggota Fraksi dari Gerindra ‘unjuk kebolehan’, selain mempertanyakan sebagai fungsinya pengawasan, bahkan akan melanjutkan untuk di-Pansus-kan. Malah tidak cukup sampai disana saja, langsung menggelar jumpa wartawan, yang hanya dimotori oleh anggota dewan (Gerindra) pemilik suara terbanyak di DPRD Kab.Solok tersebut.
Dari enam (6) anggota Dewan Fraksi Gerindra, empat (4) orang di antaranya dipimpin langsung Ketua DPRD Dodi Hendra, Ketua Fraksi Gerindra Hafni Hafiz, Septrismen dan Madra lakukan jumpa pers sekaligus mengajak secara bersama rekan media untuk mempublikasikan sekaligus untuk meng-ekspos besar-besaran.
Menurut Hafni Hafiz, awalnya Dinas PUPR mengatakan tidak, sekarang di iya kan. “Tentu saja timbul tanda tanya besar dalam benak kami, ada apa sebenarnya? Kenapa pemerintah tega melakukan hal ini kepada Lembaga Dewan Terhormat,” tukuknya.
Selanjutnya Fraksi Gerindra juga akan mengajak fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Solok secara bersama-bersama untuk mengusut persoalan yang telah terjadi, karena menyangkut martabat dan marwah dari DPRD sebagai wakil dari masyarakat. Sebab persoalan tersebut menurut kacamatanya, sudah ada indikasi permainan tidak bagus yang dilakukan oleh pemerintah.
Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra mengatakan, bahwa jumpa pers yang dilakukan oleh Fraksi Gerindra ini, merupakan salah satu tugas dan kewajiban dari anggota DPRD dalam rangka pengawasan dan kontrol terhadap kinerja pemerintah, terutama sekali fraksi-fraksi yang ada di dewan. “Tatap muka dengan awak media yang dimediasi oleh Fraksi Gerindra ini, adalah membuktikan bahwa kami dari Partai Gerindra tetap berkomitmen untuk selalu bekerja demi kepentingan rakyat, seperti yang telah diamanahkan masyarakat Kabupaten Solok kepada fraksi Partai Gerindra,” kata, Dodi Hendra.
(mak itam)
Komentar