Labuhanbatu Utara, bidikkasusnews.com – Dugaan praktik pembuangan limbah yang tidak terkendali oleh PT Sinar Sawit Lestari (PT SSL) di Desa Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Selatan, mencapai titik memprihatinkan. Investasi industri yang seharusnya berdampak positif, justru dituding membawa kerusakan ekosistem bagi warga yang telah lama menetap di wilayah tersebut. Minggu (8/3/2026).
Berdasarkan pantauan di lapangan, kondisi perkebunan kelapa sawit milik Jumadi (55) tampak rusak berat. Sekitar 0,5 hektare dari total 2 hektare lahan miliknya kini berubah menjadi genangan air dan tampak hitam pekat pada lahan kebun tersebut. Jumat (5/3/2026).
Masalah ini bermula dari parit pembuangan yang digali perusahaan kurang lebih sedalam 7 meter dengan lebar kurang lebih 3 meter. Parit yang semula berfungsi sebagai pembatas aktivitas industri dan perkebunan warga tersebut, sejak tahun 2023 dilaporkan tidak lagi mampu menahan debit limbah.
"Limbah pabrik mulai masuk ke lahan saya sejak 2023 setelah parit itu penuh. Imbasnya, lahan saya terus tergenang hingga hari ini," ungkap Jumadi dengan nada kecewa.
Pencemaran ini tidak hanya merusak tanaman, tetapi juga menimbulkan efek domino terhadap biaya operasional dan kesehatan pekerja terutama pada Kerusakan Tanaman.
Tampak dilokasi Pohon sawit di area genangan mulai meranggas, daun menguning, dan batang mengering. Tak hanya itu, menurut jumadi Area lembah yang sebelumnya menghasilkan 600 kg (5-6 keranjang) per panen, kini masa-masa kronisnya yang hanya menyisakan satu atau dua janjang sawit saja (30kg -50kg).
Jumadi juga menjelaskan genangan Air limbah menyebabkan gatal-gatal hebat pada kulit, sehingga jumadi terpaksa menaikkan ongkos panen karena buruh tani enggan bekerja di area yang tercemar.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak manajemen PT SSL terkesan menutup diri. Upaya konfirmasi yang dilayangkan kepada Humas PT SSL, Ari Matondang, melalui pesan elektronik belum mendapatkan tanggapan resmi.
Jumadi berharap Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara segera mengambil tindakan tegas. Ia meminta pemerintah tidak hanya menampung aspirasi, tetapi juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi terdampak.
"Masyarakat kecil seringkali tidak berani melayangkan protes keras karena merasa kalah posisi dengan pengusaha. Kami butuh kehadiran pemerintah untuk keadilan lingkungan ini," pungkasnya.
(Ricki Chaniago)
Komentar