Arosuka, bidikkasusnews.com- Terhitung awal tahun 2021 di Pemerintahan Kabupaten Solok belum diberlakukan secara resmi porses belajar mengajar (PBM) tatap muka di sekolah-sekolah negeri. Akan tetapi di sebahagian sekolah swasta yang dikelola oleh yayasan terbilang lebih gesit untuk mensiasati proses pembelajaran di tengah masa pandemic Covid 19 ini. Baik itu Sekolah Dasar Islam Tepadu, Madrasah Swasta maupun Pondok Pesantren lainnya. Bahkan terperosoknya nilai pendidikan dengan perangkingan di Sumbar Kab.Solok masih terendah, sementara berbanding terbalik dari moto Kabupaten Solok Terbaik dari yang baik di Sumbar, justru para sekolah swasta inilah yang menyelamatkan muka.
Drs.Zulkisar, MM sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dis.Dikpora) Kabupaten Solok saat ditanya seputar PBM, menurutnya sesuai edaran gubernur, bahwa para guru harus melaksanakan swab rapit antigen. “Sebelum mengajar guru harus swab, sementara umurnya cuma 2 atau 3 hari masa berlaku. Pembiayaan ini masih proses di Pemda, memang ada terpikir dari dana komite”,kata Zulkisar.
Saat disebutkan sekolah swasta yang sudah memberlakukan pembelajaran, ia menimpali, bahwa sekolah swasta mereka melaksanakan rapid secara mandiri. Alamakk…pahlawan tanpa tanda jasa lebih terpanggil segera mengajar secara mandiri ketimbang guru honor yang bergaji bertingkat sertifikasi. Atau mungkinkah kebijakan Dis.Dikpora yang kurang terpanggil ?
Persoalan mencerdaskan anak bangsa lewat bangku sekolah terjadi interaksi PBM tatap muka, diakui Kadis Zulkisar bahwa di Pasaman Barat sudah berlangsung. Demikian pula di Solok Selatan sebagai kabuoaten pemekaran dari induknya Kabupaten Solok, justru para guru sudah dua kali swab dan mereka belajar tatap muka dengan istilah ganjil genap. “Kami para guru di Solok Selatan sudah dua kali swab”,kata Nasrul seorang guru disana.
Masih di Kabupaten Solok, khusus siswa SLTA sudah belajar tatap muka dengan system shift-shift an. Menurut Kepala SMK 2 Gunung Talang Drs.Harmen, M.Si, sejak Januari 2021 pihaknya sudah memberlakukan tatap muka. Artinya para siswa di SLTA sudah belajar, karena kewenangan sudah ditarik ke provinsi. Memang ada edaran gubernur, tapi ketika pertemuan dengan Kadis Pendidikan bersama seluruh kepala SLTA se-Sumbar di Bukittinggi menghadapi PBM masa Covid, juga menghadirkan Dinas Kesehatan provinsi. “Saat itu kami tanyakan, langsung Dinas Kesehatan Provinsi, lalu menelpon ke daerah untuk koordinasi ke Dinas Kesehatan kabupaten kota. Sehingga kami para guru sudah swab”,sebut Harmen.
Terpisah, seorang petugas yang berkompeten di bidang Surveilance pada Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Solok menyampaikan, andai disegerakan, niscaya pembiayaan swab para guru cepat tertangani. “Sebetulnya bisa tertanggulangi lewat DID (Dana Insentif Daerah), akan tetapi itu yang lalai penanganannya”,ujarnya sembari minta izin pergi pamit mengikuti rapat.
Sekaitan penanganan Covid di Kabupaten Solok, justru jubir Humas yang paling banyak mengekspos lewat grup wartawan tentang perkembangan kasus dan gejalanya. Akan tetapi ketika berkenaan secretariat Covid yang dulunya ada di eks kantor bupati yang kini ditempati DPMPTSPNaker, sudah tidak adalagi. Jika orang bertanya dimana secretariat Covid Kab.Solok, tidak adalagi, mungkin orang akan menunjuk secara ngambang antara BPBD atau malah Dinas Kesehatan yang betul-betul tehknis berkaitan penyakit. Bupati Solok yang kini dijabat Peelha Sekda mesti arif menyikapi, dan bukan sebagai bupati kawe.
(mak itam)
Komentar