Samosir, bidikkasusnews. Com - Setelah selesai berdemo di kantor DPRD Samosir, para petani Samosir yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Samosir (GMSP3S) dan Himpunan Petani Kabupaten Samosir (HPKS) melanjutkan berdemo ke kantor Bupati Samosir.
Demo dalam rangka peringatan Hari Tani Indonesia yang diperingati setiap tanggal 24 September setiap tahunnya.
Tidak kurang dari 150 orang ikut dalam aksi menuntut agar DPRD Samosir bersama Pemerintah Eksekutip, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati bersama SKPD terkait bisa segerah membuat dan mengesahkan Peraturan Daerah , Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani kabupaten Samosir.
Dengan penuh rasa kecewa karena permintaan mereka untuk mengajak para wakil mereka yang ada di gedung dewan mau bersama sama dengan mereka untuk bertemu Bupati Samosir agar bisa menyampaikan tuntutan mereka, para pendemo berkompoi meninggalkan gedung wakil rakyat.
Sambil bersorak Sorai dan menyanyikan lagu lagu perjuangan petani dalam menuntut haknya.
Sesampainya di halaman kantor bupati mereka kembali menyampaikan orasinya dan berteriak meminta agar bisa bertemu dengan Bupati Samosir. Suasana demo ditandai dengan turunnya hujan, para petani yang berdemo tampak hujan hujanan.
Setelah beberapa saat berorasi yang dipimpin oleh para orator seperti Irvan Sinaga, Darman Naibaho, Henrika Sitanggang dan para perwakilan Golat Simbolon, Golat Sitanggang dan Golat Naibaho.
Akhirnya mereka ditemui oleh Para Asisten Bupati diantaranya Asisten Satu Tunggul Sinaga dan Asisten Dua Hot Raja Sitanggang.
Hot Raja Sitanggang mengajak para pendemo untuk berdialog dengan mempersilahkan para pendemo menyampaikan apa yang ingin di sampaikan kepada bupati, namun para pendemo tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh Asisten Dua di pemerintahan kabupaten Samosir tersebut, mereka meneriakkan tidak ada gunanya berdialog dengan para Asisten yang dikatakan mewakili Bupati samosir, mereka menyampaikan bahwa hanya akan mau jika bertemu langsung dengan bupati.
Para pendemo mengatakan akan tetap menunggu bupati sampai malam hari, bila perlu sampai besok, sampai Bupati Samosir mau menemui mereka.
Mereka terus pada tuntutannya agar segerah dibuatnya Peraturan Daerah, Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kabupaten Samosir.
Para Petani Samosir Patut menuntut haknya kepada pemerintah, hal ini sesuai yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Sebagaimana yang tertulis pada Bab Satu Pasal Satu dijelaskan Pertama, Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan
kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
Kedua, Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
Ketiga, Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
Pemerintah Kabupaten Samosir sudah sepatutnya tidak boleh mengabaikan tuntutan para petani Samosir yang secara sensus Badan Pusat Statistik Samosir menunjukkan bahwa jumlah masyarakat petani Samosir lebih dari 80 persen, sementara Undang Undang itu sendiri sudah ada sejak 10 tahun yang lalu, mengapa sampai saat ini belum ada Peraturan Daerah yang akan menjamin undang undang tersebut dapat diterapkan di Samosir.
(Bastian Simbolon)
Komentar