Samosir, bidikkasusnews. Com - DPRD Kabupaten Samosir melalui Komisi 3 hari ini Senin, 9 Oktober 2023 melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka membahas rencana akan pemberlakuan Tiket Online dipelabuhan Penyeberangan Verry Simanindo dengan rute penyeberangan Pelabuhan Simanindo Samosir menuju Pelabuhan Tigaras di Simalungun.
Rapat Dengar Pendapat yang diikuti Pihak PT. PPSU, Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir, Pemerintah Kecamatan Simanindo, Pemerintah Desa Simanindo, masyarakat desa Simanindo selaku pelaku UMKM di sekitaran Pelabuhan Simanindo, juga perwakilan Perusahaan Angkutan Umum yang dihadiri pengurus PT. Parisma.
Rapat dibuka oleh pimpinan rapat Jonny Sagala dimeja pimpinan. Turut tampak di meja pimpinan Sorta Ertaty Siahaan selaku Ketua DPRD Samosir, juga Noni Sulvia S. S.Pd
Adapun Rapat Dengar Pendapat kali ini dirasa sangat Urgant, hal ini tidak terlepas begitu kuatnya penolakan oleh para masyarakat yang berada di sekitar pelabuhan Simanindo yang selama ini menjadi pelaku UMKM. Dimana mereka merasa sangat takut bila mana diberlakukannya Tiket Online, hal ini tidak terlepas dari apa yang di alami masyarakat dan para pelaku UMKM yang berada di lokasi Pelabuhan Ambarita dimana mereka banyak yang sudah menutup usahanya akibat tidak adanya pengunjung (pembeli) dagangan mereka setelah diberlakukannya Tiket Online disana.
Tampak lebih dari 30 orang para pelaku UMKM (Pedagang) yang ada di lokasi Pelabuhan Simanindo hadir pada pelaksanaan RDP ini, tampak Camat Simanindo Hans Sidabutar yang ikut menyuarakan keluhan dari pada masyarakat, dimana beliau menceritakan kondisi yang ada di lokasi Pelabuhan Ambarita. Beliau menceritakan bahwa banyaknya masyarakat yang sudah menutup usahanya karena tidak adanya pengunjung (pembeli) yang membeli dagangan mereka.
Tampak para pelaku UMKM yang hadir dengan tegas menolak jika tiket online diberlakukan, mereka meminta agar Anggota DPRD Samosir sebagai perwakilan mereka di pemerintah mau memikirkan nasib mereka, mereka meminta agar para wakil mereka mau berpihak pada mereka.
Jonny Sagala selaku pimpinan sidang yang adalah salah seorang dari anggota di Komisi 3 memberi dukungan kepada para masyarakat dengan mengusulkan kepada pihak PT. PPSU yang kali ini hadir Coslas Hetty selaku Kabag. Humas, Rama Tresa Kabag. Transportasi, dan Pranggi Siagian selaku Plt. Kabag. Umum di PT. PPSU agar diambil beberapa solusi seperti ; diberlakukannya bording pas secara manual dengan aturan waktu 1 jam sebelum keberangkatan. Usulan lain adalah beliau meminta penerapan sistem tiket online secara bertahap, diusulkan agar dilakukan 50% online dan 50% manual.
Kedua opsi tersebut di usulkan guna menjawab kekwuatiran masyarakat pelaku UMKM disana.
Sorta Ertaty Siahaan memberikan tanggapan yang menegaskan agar para wakil rakyat dalam hal ini para anggota komisi 3 di DPRD Samosir benar benar memberi perhatian kepada masyarakat agar jangan sampai kita tidak hanya menampung keluhan masyarakat pada saat kegiatan seperti ini, namun setelah kegiatan ini selesai kita tidak lagi proaktif untuk mengemban kekwuatiran masyarakat yang datang hari ini.
Kadis Perhubungan Samosir Laspayer Sipayung selaku dinas yang paling berkepentingan dalam RDP ini menyampaikan bahwa Pemberlakuan Tiket Online ini menjadi sebuah tuntutan, beliau menyampaikan bahwa penolakan kita untuk diberlakukannya Tiket online akan membuat pengunjung akan sepih masuk ke Samosir, perlu kami jelaskan bahwa saat ini para wisatawan lebih memilih Balige menjadi tempat tujuan wisatanya karena tidak adanya jalur penyeberangan disana seperti kita di Samosir.
Juga tidak adanya gunanya kita menyampaikan penolakan tiket online jika membuat akan sepihnya pengunjung ke Samosir.
Perlu kami sampaikan bahwa kami Dinas Perhubungan selaku pihak yang paling berkepentingan dalam hal ini, mewakili pemerintah menyatakan dengan tegas bahwa kami tidak perna punya niat untuk memempersulit usaha dari masyarakat, kami terus mencari solusi agar terciptanya peningkatan perekonomian bagi seluruh masyarakat pelaku UMKM khususnya yang ada di lokasi Pelabuhan penyeberangan yang ada di seluruh kabupaten Samosir.
Kepala Desa Simanindo Winda Koleta Turnip dalam penyampaiannya memohon bila memeng sesuai aturan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan tiket Online itu harus segerah diberlakukan dimohon agar pemerintah pertama, mencarikan solusi solusi terbaik untuk menolong keberlangsungan usaha masyarakat disekitar pelabuhan Simanindo. Kedua, pemerintah diminta untuk memberi perhatian atas fakta yang ada saat ini, yang mana disetiap adanya hari besar yang membuat peningkatan kunjungan wisata ke Samosir melalui penyeberangan di pelabuhan Simanindo maka yang terjadi adalah bahwa kami sebagai pemerintah desa Simanindo merasakan sekali dampaknya dimana kami akan diperintahkan oleh pemerintah atasan dalam hal ini pemerintah kecamatan melalui bapak camat langsung agar membersihkan sampah yang ada.
Kami melihat langsung bahwa saat ini para pengunjung sudah sangat pintar dimana mereka datang ke Samosir sudah membawa bontot (perbekalan), yang membuat mereka tidak lagi berbelanja di sekitar lokasi pelabuhan, namun yang sangat disayangkan mereka hanya membuang bungkus makanannya di sepanjang lokasi pelabuhan. Ketiga, kami atas nama masyarakat desa Simanindo khusus yang berada di lokasi pelabuhan meminta agar pihak PT. PPSU memberikan kontribusi nyata melalui CSR nya yang selama ini sudah berulang kali di janjikan namun sampai saat ini masih tidak ada realisasinya.
(Bastian Simbolon)
Komentar