Labuhanbatu Utara, bidikkasusnews.com - Peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu Utara (Labura) merasa resah akibat isu yang beredar terkait kutipan untuk kelulusan.
Berita sebulumnya Pemkab Labura akan Hadirkan 530 PPPK dalam Waktu Dekat ini. Dan saat dikonfirmasi Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKD) terkesan bungkam, sehingag jurnalis menghimpun data terkait perekrutan PPPK tenaga Guru dan PPPK Tenaga Kesehatan.
Kebutuhan PPPK Tenaga Guru pada Pemkab Labura sebanyak 14 (Empat Belas) Formasi dan Kebutuhan 508 (Lima Ratus Delapan) Orang dengan Pelamar lulus seleksi Admistrasi sebanyak 993 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga) Orang.
Sedangkan untuk Formasi PPPK Tenaga Kesehatan sebanyak 8 (Delapan) Formasi dan Kebutuhan 22 (Dua Puluh Dua) Orang dengan Pelamar lulus seleksi Admistrasi 30 (Tiga Puluh) Orang.
Seleksi Kompetensi PPPK tersebut ditetapkan lokasi Aula Universitas Amir Hamzah Jl. Pancing pasar V Barat, Medan Estate, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang Sumut terdiri dari 3 sesi dengan jumlah peserta 1023 (Senin 27/11/2023).
Pada seleksi PPPK beredar rumor jika kelulusan tenaga PPPK di Labura mengandung unsur Korupsi. Rumor yang beredar menyebutkan kelulusan peserta yang memiliki nilai tinggi tidak menjamin kelulusan PPPK di Pemkab Labura.
Dihimpun dari beberapa peserta PPPK yang identitasnya diminta untuk tidak dipublis menyampaikan, saat proses seleksi mereka menyampaikan dugaan indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam proses rekrutmen PPPK Pemkab Labura.
Mereka menyampaikan perihal isu yang berkembang jika perolehan nilai yang tinggi tidak menjadi faktor kelulusan PPPK, kelulusan ditentukan oleh uang.
"Waktu kami kumpul-kumpul setelah ujian dan bercerita tentang nilai kami, ada peserta lain yang lewat dan mengatakan gak usah bangga kalian percumanya nilai kalian tinggi-tinggi, uang juganya yang mengatur itu." ucap sumber.
Sumber yang berbeda, suami salah satu peserta menyampaikan, jika istrinya juga merasa takut tidak lulus setelah mendengar isu yang beredar marak di kalangan calon PPPK, padahal Ia katakan jumlah tenaga yang dibutuhkan dan yang mendaftar sama persis jumlahnya.
"Pening aku bang, inilah minta tolong istri mencari tau informasi itu, karena ditempat kami infonya sudah banyak yang ngurus, dia takut tak lulus kalau tak mengurus walaupun kuota yang dibutuhkan dan jumlah pesertanya yang ikut sesuai kebutuhan." ucap suami peserta PPPK.
Dikonfirmasi Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Labura Mara Pimpin Harahap melalui pesan WhatsApp terkait hal tersebut, ia mengatakan tidak mengetahui hal tersebut. (04/12/2023).
"Tak tau pula abang kii" jawabnya
Senada dengan Sekretaris dinas, Kepala Dinas (Kadisdik) Irwah Harahap mengatakan hal itu tidak ada. (08/12/2023).
"Namanya isu dinda ada-ada saja itu, seleksinya pakai CAT, Pusat yang menentukan itu dinda". Jawabnya melaluli telpon WhatApp.
(Ricki Chan)
Komentar