Jambi, bidikkasusnews.com - Dalam Paripurna sebelumnya yaitu Pj Walikota Jambi menyampaikan LKPJ Walikota tahun 2023, hampir semua Fraksi di DPRD Kota Jambi menyoroti tentang Kinerja Walikota Jambi, dalam Sidang Paripurna DPRD yang beragendakan tanggapan fraksi-fraksi terhadap LKPJ Walikota Jambi 2023.
Seperti yang disampaikan Anggota DPRD Junedi Singarimbun dari Fraksi PDIP terfokus pada sejumlah masalah yang terkait dalam pembangunan Kota Jambi.
Junedi Singarimbun, Anggota DPRD dari Fraksi PDIP, dengan tegas menyoroti kondisi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Kota Jambi yang semakin memprihatinkan, ketidakcukupan penanganan sampah, dengan menggambarkan keterbatasan petugas kebersihan dan kondisi mobil sampah yang mengkhawatirkan.
"Saya mendengar petugas kebersihan kita ini pukul 02.00 WIB dinihari sudah kerja mengambil sampah. Mobil-mobil sampah saya lihat juga mengkhawatirkan kondisinya. TPA kita juga tumpukannya sudah menggunung, saya minta ini segera di tuntaskan," ucap Junedi.
Sutiono, yang juga merupakan Anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Jambi melanjutkan Intrupsi, Sutiono meminta agar Pj walikota Jambi turun lapangan ke wilayah Jambi Timur dan Pasar.
Sutiyono mengungkapkan keprihatinan atas kondisi dua wilayah yaitu Jambi Timur dan Pasar yang semrawut akibat pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang belum terselesaikan yang berdampak dampak dengan ekonomi masyarakat yang merosot dan dekatnya hari raya.
"Saya minta ibu Pj turun langsung ke Kecamatan Pasar dan Jambi Timur. Betapa menderitanya warga di sana. Ekonomi mereka terpuruk akibat galian IPAL yang tak selesai-selesai. Sebentar lagi mau lebaran. Saya minta ini dijelskan secara gamblang. Sudah sejauh mana progresnya, dan apa kompensasi yang didapat untuk masyarakat yang terdampak," kata Sutiono.
Selain itu Sutiono juga menekankan perlunya klarifikasi yang jelas mengenai progres penyelesaian masalah ini dan kompensasi yang diberikan kepada masyarakat terdampak.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP, Maria Magdalena meminta agar jawaban eksekutif atas tanggapan fraksi PDIP dapat dijelaskan secara rinci dan detail. "Kami minta untuk dijawab secara rinci, sesuai apa yang kami tanyakan," jelasnya.
Selain Fraksi PDIP, Fraksi Demokrat, Gerindra, PKB, dan Hanura.juga Menyoroti terkait penyampaian LKPJ Walikota, seperti yang disampaikan M. Nasir dari Demokrat terkait kenaikan Tarif PDAM apalagi kenaikan sampai 100%, ditunda, dievaluasi dan jika perlu dibatalkan karna sangat membebani masyarakat. “Kenaikan tersebut dinilainya belum layak dan memberatkan masyarakat. Selain itu juga tidak pernah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPRD Kota Jambi,”ujar Nasir.
Ditempat terpisah Pj Walikota Jambi, Sri Purwaningsih mengatakan, segala masukkan dari semua fraksi akan segera ditindaklanjuti. Untuk jawaban secara detailnya, pihaknya akan memberikan jawaban pada paripurna selanjutnya. (Arf)
Komentar