Medan, bidikkasusnews.com - Bungkamnya Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumut Abdul Haris Lubis M.Si terkait tanggapannya pada beberapa berita mengenai dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun 2019, yang mana kegitan tersebut tidak terpublish secara umum sehingga Ketua Generasi Pemuda Mahasiswa Peduli Sumatera Utara (GPMP-SU) meminta Pejabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) untuk mencopot Kadisdik Sumut karena diduga tidak becus melaksanakan Tupoksinya sebagai Pejabat tertinggi pada Dinas Pendidikan Sumut. (08/07/2024).
Pasalnya Abdul Haris saat dimintai tanggapan oleh media pada beberapa berita terkait BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2019, pejabat Nomor satu di Disdik Sumut ini tidak memberikan tanggapan atau klarifikasinya kepada media tentang Statement Ketua GPMP-SU sehingga media mengalami kesulitan untuk mempublikasikan terkait dana tersebut tentang pelaksanaan dan pemanfaatan dari BOS Afirmasi dan Kinerja 2019 demi ketransparasian dimata publik.
Berbanding terbalik dengan Atta, ia adalah salah satu Mahasiswa dan pemuda yang selalu kritis dan aktif dalam menjalankan peranan nya sebagai Pemuda dan mahasiswa. Bukan hanya itu Atta dipercaya oleh kelompok Mahasiswa dan pemuda yang selalu aktif dalam mengawasi kinerja-kinerja pejabat di sumatera Utara, sehingga saat ini ia diberikan kepercayaan sebagai Ketua GPMP-SU demi terciptanya Sumatera Utara yang jujur dan bersih dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN).
Atta merasa kecewa atas sikap Kadisdik Sumut yang tidak memberikan tanggapan dan klarifikasinya terkait dana BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2019 yang dikucurkan kesekolah-sekolah seluruh Kabupaten se-Sumut. Menurut Atta ada dugaan penyalahgunaan dan penyelewengan dana sebesar Rp. 231 Milyar sehingga perlu dipertanyakan. (05/07/2024).
"Dugaan penyalahgunaan terkait anggaran Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi, Bantuan Operasional Sekolah kinerja TA. 2019 di Sekolah - sekolah seluruh kabupaten se - sumatera Utara. Adanya dugaan penyelewengan dana sebesar 231 Miliar perlu dipertanyakan??" Cetus Atta.
Kembali Atta yang mewakili GPMP-SU menyampaikan permintaannya kepada DPRD Sumut serta Pejabat yang terkait dengan pengadaan tersebut untuk memberikan penjelasan kepada Masyarakat Umun.
"Kami meminta kepada DPRD Sumut, dan pejabat Yang terkait dengan pengadaan tersebut untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat umum". Ujar Ketua GPMP-SU.
Ata juga menyayangkan sikap Kadisdik Sumut Abdul Haris Lubis M.Si memilih bungkam saat dikonfirmasi dan dimintai tanggapan. Atta mengatakan Pejabat tinggi Pemerintah digaji oleh pajak-pajak yang dikumpulkan dari masyarakat khususnya Kadisdik Sumut, menurut Atta beliau adalah salahsatu oknum Pejabat tertinggi di Disdik.
"Kami sangat menyayangkan sikap Kadisdik Sumut Abdul Haris Lubis M.Si memilih sikap bungkam saat dikonfirmasi dan dimintai tanggapan oleh GPMP-SU bahkan Media. Atta mengatakan Pejabat tinggi Pemerintah digaji oleh pajak-pajak yang dikumpulkan dari masyarakat khususnya Kadisdik sebagai pejabat oknum tertinggi dibidang pendidikan". Kecam Atta.
Atta memambahkan, ia meminta Kadisdik Sumut untuk menunjukan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2019 di sekolah-sekolah seluruh Kabupaten se-Sumatera Utara.
"Kami meminta Kadis Pendidikan Sumut agar menunjukkan LPJ Bantuan Operasional sekolah Afirmasi dan Kinerja TA. 2019 di sekolah-Sekolah Seluruh kabupaten se-Sumatera Utara". Tambah Atta
Atta meminta kepada PJ. Gubernur yang baru agar mencopot Kadisdik Sumut dari jabatannya karena menurut GPMP-SU beliau tidak becus menjalankan Tupoksinya.
"Kami GPMP-SU meminta kepada PJ. Gubernur Sumut yang baru untuk Mencopot Abdul Haris Lubis M.Si sebagai Kepala Dinas Pendidikan Sumut, karena dinilai tidak becus melaksanakan Tupoksinya". Pinta tegas Atta Kepada PJ. Gubernur Sumut.
Berita sebelumnya, Sorotan Tajam, Atta Ketua GPMP-SU Terkait Proyek BOS Afirmasi TA. 2019 senilai Rp. 231 Milyar, Atta menilai ada dugaan penyalahgunaan terkait Anggaran BOS Afirmasi, menurut Atta pertanggungjawabannya dan realisasinya perlu dipertanyakan.
Lebih lanjut Atta mengatakan Anggaran yang sangat fantastis ini digelontorkan Kementerian Pendidikan Pusat ke daerah-daerah terutama Provinsi Sumut, sehingga LPJ nya juga perlu diawasi dan dikawal.
Menurut data yang dihimpun Atta dari beberapa sekolah yang berada disalahsatu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, bahwa proyek dari BOS Afirmasi TA. 2019 tidak maksimal dikerjakan.
Atta meminta kepada DPRD Sumut, Kejaksaan, dan Kepolisian turut serta mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dalam mengolah Anggaran Negara yang dibiayai dari Pajak Rakyat.
Dikonfirmasi Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumatera Utara (Sumut) Ir. Abdul Haris Lubis, M.Si enggan berkomentar mengenai Proyek Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Afirmasi Tahun Anggaran 2019 yang menelan anggaran dana yang cukup fantastis hingga Rp. 231 Milyar lebih.
Enggan berkomentarnya Kadisdik Sumut ini dinilai dari sikap tidak memberikan tanggapan apapun pada link berita yang dikirim melalui WhatsApp dengan tujuan meminta tanggapan beliau terkait Statement Atta Ketua Gerakan Pemuda Mahasiswa Peduli Sumatera Utara (GPMP-SU) beberapa waktu yang lalu. (Senin, 03/07/2024).
Dalam statement Atta, Sosok Ketua GPMP SU ini mengulik seputar BOS Afirmasi 2019 dengan menyedot Anggaran Negara sebesar 231 Milyar lebih, yang di gelontorkan lebih dari 2 ribuan Sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan jumlah Siswa Sasaran Prioritas berjumlah 83 ribuan siswa se-Provinsi Sumut, menurutnya Proyek tersebut tidak terpublish secara umum. (27/06/2024).
Ketua GPMP-SU itu juga menjelaskan bahwa menurutnya pelaksanaan atas proyek tersebut diduga tidak maksimal dilaksanakan bahkan ia juga menduga realisasi BOS Afirmasi tersebut tidak tepat sasaran.
(Ricki Chan)
Komentar