Batu Bara, bidikkasusnews.com - Penjabat (Pj) Bupati Batu Bara, Heri Wahyudi Marpaung, mengemukakan gagasan besar untuk mendorong reformasi birokrasi secara nasional dalam pernyataannya. Rabu (20/11/2024),
Heri menyarankan agar sistem pengelolaan dan pengangkatan jabatan karier eselon II di tingkat daerah/ Kabupaten dan Kota disentralisasi ke pemerintah pusat.
Menurutnya, langkah ini esensial untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan bebas dari intervensi politik kepentingan daerah.
Reformasi birokrasi bukan sekadar wacana, tetapi kebutuhan yang sangat mendesak.
Jabatan strategis seperti eselon II harus diatur berdasarkan prinsip meritokrasi dan diawasi langsung oleh pemerintah pusat.
Dengan begitu, kita dapat memutus mata rantai kepentingan politik yang sering kali menghambat kinerja birokrasi di daerah,” tegas Heri Wahyudi.
Menguatkan Pilar Birokrasi yang Bebas dan Profesional
Heri Wahyudi menilai, sistem yang ada saat ini sering kali menjadi ruang tarik-menarik kepentingan, terutama di tingkat daerah.
Hal ini tidak hanya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik, tetapi juga mengganggu roda pelayanan masyarakat.
Reformasi birokrasi, menurut Heri, harus dimulai dengan memastikan bahwa jabatan-jabatan strategis diisi oleh individu yang memiliki integritas, kompetensi, dan rekam jejak profesional yang kuat.
“Birokrasi adalah tulang punggung pembangunan. Jika proses pengangkatan pejabat dipengaruhi kepentingan politik, kita kehilangan esensi dari pemerintahan yang melayani rakyat. Inilah yang ingin kita ubah,” tambah.
Komitmen terhadap Transparansi dan Akuntabilitas
Sejak dilantik pada Juni 2024, Heri Wahyudi telah melakukan berbagai langkah konkret untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan yang ada di Kabupaten Batu Bara.
Salah satu kebijakan strategis yang diambil adalah melakukan rotasi pejabat kunci guna meningkatkan efektivitas birokrasi, termasuk mengangkat Izhar Fauzi, SH. sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Batu Bara.
Selain itu, Heri berhasil mencatat prestasi dalam evaluasi kinerja oleh Kementerian Dalam Negeri, memenuhi 111 indikator yang menjadi tolok ukur tata kelola pemerintahan yang baik.
Pencapaian ini menunjukkan komitmennya terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kebijakan yang diambil.
Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Kesejahteraan
Heri Wahyudi yakin bahwa reformasi birokrasi yang menyeluruh akan membawa dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
Dengan birokrasi yang independen, setiap program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, tanpa terganggu oleh kepentingan politik yang sempit.
“Jika birokrasi bebas dari belenggu politik, kita akan melihat perubahan nyata.
Program pembangunan akan terfokus, pelayanan masyarakat akan meningkat, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah akan pulih.
Ini bukan hanya cita-cita, tetapi tujuan bersama ASN yang harus kita wujudkan,” ujarnya.
Seruan untuk Pemerintah Pusat
Heri juga menyerukan kepada pemerintah pusat untuk mempertimbangkan gagasan ini sebagai langkah strategis dalam membangun birokrasi yang lebih baik di seluruh Indonesia.
Menurutnya, reformasi ini tidak hanya akan memperkuat profesionalisme birokrasi, tetapi juga menjadi landasan kuat untuk mencapai visi Indonesia maju dan sejahtera.
“Sentralisasi pengelolaan jabatan strategis bukan berarti melemahkan daerah, tetapi justru memperkuat sinergi antara pusat dan daerah.
Dengan demikian, kita dapat menciptakan pemerintahan yang lebih harmonis, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik,” pungkasnya.
Usulan ini mendapat tanggapan positif dari berbagai kalangan, mulai dari pengamat kebijakan hingga tokoh masyarakat di Batu Bara.
Mereka menilai, gagasan yang diusulkan Pj Bupati Heri Wahyudi adalah langkah berani yang sangat relevan untuk menjawab tantangan birokrasi modern di era demokrasi." tandasnya.
(A.Nst)
Komentar