Jambi, bidikkasusnews.com – Terkait Dugaan Mall Jambi Town Square (Jamtos) menggunakan aset milik Pemerintah kota Jambi untuk kepentingan pribadi oleh pihak pengelola.
Setelah menerima laporan terkait dugaan tersebut Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi, yang langsung dipimpin Ketua Komisi II Djokas Siburian melakukan inspeksi langsung ke Mall Jamtos. Adapun Aset yang dimaksud mencakup jalan umum dan fasilitas lain yang seharusnya menjadi milik publik.
Menurut Djokas Siburian, dalam pendirian Mall Jamtos terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengelola, seperti pembayaran retribusi dan pajak.
"Kami turun langsung untuk memastikan apakah benar laporan tersebut dengan fakta dilapangan, dan kita juga mau melihat sejauh mana pihak pengelola Jamtos memenuhi kewajibannya terhadap aset milik Pemkot Jambi," kata Djokas, pada Senin (03 Februari 2025).
Dalam pertemuan dengan pihak pengelola Jamtos, Komisi II DPRD Kota Jambi mendapatkan informasi bahwa seluruh area parkir mall dibangun di atas lahan yang telah dibebaskan. Namun, pembebasan lahan tersebut hanya mencakup rumah dan tanah milik pribadi warga, sedangkan status jalan umum dan fasilitas publik masih belum jelas.
"Ternyata ada jalan umum dan fasilitas umum yang statusnya belum memiliki kejelasan hukum, dan tidak ada konsesi maupun kesepakatan yang jelas antara pihak Jamtos dan Pemkot Jambi," ujarnya.
Djokas juga menambahkan bahwa hingga kini tidak ada pembayaran dari pihak Jamtos kepada Pemkot Jambi terkait penggunaan fasilitas umum tersebut.
Ketua Komisi II Djokas Siburian menegaskan bahwa Komisi II DPRD Kota Jambi akan memastikan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi dari aset yang dimanfaatkan oleh pihak swasta.
"Kami akan memanggil pihak pengelola Jamtos untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kota Jambi pada 10 Februari 2025 mendatang," tegasnya.
(Arf)
Komentar