Jambi, bidikkasusnews.com – Persoalan Banjir melanda Kota Jambi, ditambah kondisi cuaca yang yang tidak menentu dimana intensitas curah hujan yang tinggi membuat banjir semakin menjadi hal yang menakutkan bagi masyarakat.
Untuk mengatasi masalah banjir ini, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, mendorong kolaborasi kerjasama lintas sektor guna mempercepat upaya normalisasi Sungai Asam dan aliran Sungai Kenali di Kota Jambi.
"persoalan normalisasi dan drainase di Kota Jambi melibatkan kewenangan dari beragam tingkatan pemerintahan, mulai dari Pemerintah Kota, Provinsi, hingga Pusat" ucap Kemas Faried (5/03/2025)
Kemas Faried juga menjelaskan bahwa Kota Jambi sebenarnya sudah mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp144 miliar untuk normalisasi anak Sungai Batanghari selama empat tahun, dari 2023 hingga 2026. Anggaran tersebut diinisiasi oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI.
"Namun, di lapangan realisasinya tidak sesuai ekspektasi. Ada beberapa titik nan memerlukan pembebasan lahan, dan ini menjadi hambatan utama, sementara pemisah waktu anggarannya hanya sampai 2026," ujar Kemas Faried.
Kemas Faried mengungkapkan bahwa anggaran Rp 144 miliar tersebut berasal dari support luar negeri, khususnya dari Jepang, tidak mencakup biaya pembebasan lahan. Hal ini menjadi persoalan lantaran APBD Pemerintah Kota Jambi dinilai terbatas untuk menanggulangi biaya tersebut.
"Iini juga menjadi permasalahan, karena APBD pemerintah Kota Jambi terbatas untuk menanggulanginya, sedangkan ada beberapa titik yang memerlukan pembebasan lahan," imbuhnya.
Menanggapi perihal ini, Kemas Faried mengaku telah berbincang dengan Kepala BWSS VI untuk mencari solusi agar sebagian anggaran dapat dialokasikan untuk pembebasan lahan alias mengurangi cakupan proyek normalisasi demi menyesuaikan kebutuhan pembebasan lahan.
"Kami sudah berkomunikasi dengan BWSS mengenai anggaran untuk pembebasan lahan masyarakat," kata kemas Faried.
Selain persoalan lahan, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried juga menyoroti adanya sedimentasi yang menyebabkan penumpukan hingga penyumbatan aliran sungai di beberapa titik. Dan menegaskan bahwa persoalan ini harus segera dibenahi sebelum bersambung ke tahap berikutnya, ialah pembangunan kolam retensi sebagai penampungan sementara air.
"Permasalahan utama tetap pada pembebasan lahan dimana kita harus mempersiapkan Anggaran ganti rugi lahan, namun kita juga kudu segera menangani sedimentasi nan menyumbat saluran air," jelasnya.
Kemas Faried kembali menekankan, untuk penanganan banjir di kota jambi diperlukan kerjasama dari semua pihak, baik Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kota.(Arf)
Komentar