Labuhanbatu Utara, bidikkasusnews.com - Kasus dugaan korupsi Dana Desa di Desa Perkebunan Damuli, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, memasuki babak baru. Gunawan, seorang mahasiswa yang aktif dalam gerakan anti-korupsi, menyatakan kesiapannya untuk melaporkan dugaan penyimpangan tersebut secara resmi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu pada Senin, 22 September 2025.
Gunawan menegaskan bahwa laporan yang disiapkannya bukan sekadar tuduhan tanpa dasar. Ia mengklaim telah mengumpulkan bukti kuat, mulai dari rincian penggunaan dana desa yang dinilai tidak wajar, dokumentasi proyek pembangunan yang dikerjakan asal-asalan, hingga keterangan dari sejumlah sumber terpercaya.
“Laporan ini lengkap. Kami memiliki data, dokumentasi, dan yang terpenting adalah suara masyarakat,” ujarnya kepada bidikkasusnews.com, Jumat (19/9/2025).
Salah satu fokus utama laporan adalah proyek pembangunan jalan desa. Menurut dokumen APBDes, proyek tersebut seharusnya menggunakan material sesuai standar. Namun, faktanya, jalan dibangun dengan bahan berkualitas rendah sehingga cepat rusak.
Program bantuan bibit sapi juga menjadi sorotan. Anggaran yang dialokasikan seharusnya digunakan untuk pengadaan sapi induk berkualitas, tetapi warga justru menerima anak sapi yang baru lepas sapih, sehingga tidak sesuai dengan yang dijanjikan dan merugikan penerima.
Selain itu, renovasi posyandu desa juga menimbulkan kecurigaan. Warga melaporkan bahwa pekerjaan hanya meliputi pengecatan, penggantian keramik, atap seng, dan pintu. Meskipun demikian, dana yang dikucurkan mencapai Rp103 juta. Ironisnya, bangunan posyandu tersebut sebelumnya merupakan gedung milik Koperasi Unit Desa (KUD) yang kemudian dialihfungsikan dan Dugaan Mark-Up juga terungkap pada bangunan Posyandu di dusun berbeda.
Rekaman suara warga juga mengungkap masalah penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Dalam rekaman tersebut, seorang warga mengeluhkan pembagian BLT yang tidak tepat sasaran. Gunawan menyebutkan bahwa banyak penerima berasal dari kalangan elit desa, sementara warga miskin justru tidak mendapatkan bantuan.
“Ini adalah bukti paling kuat. Keluhan warga adalah suara kebenaran yang secara langsung menunjukkan dampak dari dugaan korupsi ini,” tegas Gunawan sambil memperlihatkan sebuah flashdisk berisi rekaman tersebut.
Awalnya, laporan ini direncanakan akan dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). Namun, setelah dipertimbangkan, Gunawan memilih menyerahkannya ke Kejari Labuhanbatu agar dapat lebih cepat ditangani.
Gunawan menambahkan, berdasarkan informasi yang ia terima, Pemdes Perkebunan Damuli menyalurkan BLT hingga dua tahap dengan total Rp1,8 juta per penerima. Namun, di lapangan, warga hanya menerima satu tahap sebesar Rp900 ribu. Isu pemotongan BLT DD oleh oknum perangkat desa juga sempat beredar.
Langkah berani mahasiswa ini menjadi sinyal kuat bahwa pemberantasan korupsi di Labuhanbatu Utara semakin mendapat dukungan. Peran aktif masyarakat, khususnya pemuda dan mahasiswa, dinilai sangat penting dalam mendorong tegaknya hukum serta terwujudnya pemerintahan desa yang bersih dan transparan.
(Ricki Chaniago/Tim)
Komentar