Jambi, bidikkasusnews.com – Panitia Khusus (Pansus) Zona Merah DPRD Kota Jambi mencari titik terang, terkait harga yang masuk dalam Zona Merah PT. Pertamina. Setelah beberapa kali mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) baik itu dengan Forum RT, Lurah, pihak Pertamina, BPN dan Pihak pihak terkait lainnya, mulai dari pengumpulan data sampai survey langsung kelokasi zona merah.
Pansus Zona Merah DPRD Kota Jambi menemukan sejumlah kejanggalan dalam penetapan kawasan zona merah Pertamina di Kota Jambi. Salah satu persoalan utama yang menjadi sorotan yaitu ketidakjelasan data teknis, khususnya terkait peta dan titik koordinat zona merah yang dinilai belum mampu dijelaskan secara rinci dan transparan oleh instansi terkait.
Temuan tersebut terungkap dalam rapat tertutup Pansus Zona Merah DPRD Kota Jambi bersama Pertamina EP Jambi, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi, serta Pemerintah Kota Jambi. Rapat digelar di Kantor DPRD Kota Jambi dan berlangsung dengan pembahasan mendalam terkait aspek teknis hingga dampak sosial yang ditimbulkan di tengah masyarakat, Rabu (21/1/206).
Ketua Pansus Zona Merah Pertamina DPRD Kota Jambi, Muhili, menegaskan bahwa rapat tersebut tidak hanya membahas paparan teknis dari masing-masing instansi, tetapi juga menyoroti dampak nyata yang dirasakan masyarakat sejak kawasan tertentu ditetapkan sebagai zona merah.
“Secara tegas Kami menyatakan, penetapan zona merah ini telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Banyak warga merasa dirugikan karena aktivitas dan hak atas lahannya menjadi terbatas, sementara dasar penetapan zona merah justru tidak bisa dijelaskan secara detail,” kata Ketua Pansus Muhili.
Muhili juga mengungkapkan, Pansus menemukan adanya ketidaksinkronan data antar instansi, terutama terkait peta zona merah yang mencantumkan titik koordinat KMK 92. Ketika Pansus meminta penjelasan mengenai lokasi pasti dan dasar penentuan titik koordinat tersebut, baik pihak BPN maupun Pertamina tidak dapat memberikan jawaban yang jelas dan meyakinkan.
“Kami tanyakan langsung, di mana sebenarnya titik koordinat zona merah itu berada, namun tidak ada penjelasan pasti", ujar Muhili.
"Jika instansi teknis saja tidak mampu menjelaskan secara konkret, maka wajar jika masyarakat mempertanyakan keabsahan penetapan zona merah ini,” tambahnya.
Muhili menilai, ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, terutama terkait hak kepemilikan lahan, aktivitas ekonomi warga.
"Pansus DPRD Kota Jambi menilai perlu ada langkah konkret dan objektif untuk memastikan kebenaran data yang ada" ucapnya.
Muhili menambahkan, sebagai tindak lanjut persoalan ini, Pansus DPRD Kota Jambi berencana mengambil langkah konkret dengan turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi titik-titik koordinat yang tercantum dalam peta zona merah tersebut.
“Kami tidak ingin hanya menerima paparan dokumen saja. Dalam waktu dekat, Pansus akan turun langsung ke lapangan untuk mencocokkan titik koordinat dengan kondisi sebenarnya,” kata Muhili.
Muhili menyampaikan, berdasarkan data awal yang dipaparkan oleh BPN Kota Jambi, Pansus akan memastikan apakah zona merah benar-benar berada di lokasi yang dimaksud atau justru terjadi kekeliruan pemetaan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Muhili menegaskan bahwa Pansus DPRD Kota Jambi berkomitmen mengawal persoalan zona merah Pertamina hingga tuntas. Hal ini mengingat dampak penetapan zona merah berkaitan langsung dengan hak-hak dasar warga, khususnya terkait kepemilikan, pemanfaatan, dan nilai ekonomi lahan.
“Kami akan terus melakukan rapat lanjutan dan mengambil langkah-langkah strategis. Tujuan kami jelas, menyelesaikan persoalan zona merah Pertamina secara adil dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Kota Jambi,” tegas Ketua Pansus Zona Merah Muhili Amin.
(Arf)
Komentar