Labuhanbatu Utara, bidikkasusnews.com - Aliansi Labura Mendunia (ALAM) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) pada Rabu (4/3/2026).
Massa mendesak lembaga legislatif tersebut segera menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap berbagai dugaan penyimpangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labura.
Dipimpin oleh Tagor Tampubolon selaku Pimpinan Aksi, didampingi Koordinator Lapangan Gunawan Situmorang dan Rifki Sinaga, massa menyampaikan tujuh poin tuntutan krusial yang dinilai telah mencederai tata kelola pemerintahan daerah.
Dalam orasinya, massa ALAM mendesak DPRD Labura untuk segera mengambil langkah nyata melalui alat kelengkapan dewan (AKD), antara lain:
1. Mendesak Komisi Bidang Pembangunan melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) serta mengaudit proyek jembatan di Dusun Sungai Juragan, Desa Sei Sentang, yang diduga menggunakan material mangrove secara ilegal dan merusak ekosistem.
2. Meminta DPRD mengeluarkan rekomendasi resmi kepada Bupati Labura untuk mengevaluasi dan mencopot Kepala Dinas PUTR (inisial ED) atas dugaan keterlibatan dalam penipuan proyek.
3. Mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD untuk memeriksa oknum anggota dewan berinisial FS yang diduga terlibat dalam pusaran proyek jembatan tersebut guna menghindari konflik kepentingan.
4. Meminta Komisi terkait memanggil eks pejabat Dinas Perkim guna mengklarifikasi dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses pengangkatan PPPK paruh waktu.
5. Mendesak Badan Anggaran (Banggar) mengaudit pengadaan baju batik Labura dalam APBD 2025 yang dinilai tidak mendesak dan memboroskan kas daerah.
Suasana sempat memanas saat massa mendapati seluruh anggota DPRD tidak berada di tempat. Berdasarkan keterangan resmi, para anggota dewan sedang melaksanakan agenda rapat konsultasi di luar daerah.
Menyikapi hal tersebut, Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Labura, HT. Silaban, ST, hadir menemui massa untuk memberikan penjelasan dan meredam ketegangan.
"Fungsi DPRD adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Saat ini seluruh anggota dewan sedang melaksanakan tugas luar kota dalam rangka rapat konsultasi yang telah dijadwalkan sebelumnya," jelas Silaban di hadapan massa aksi.
Silaban berjanji akan meneruskan seluruh poin tuntutan tersebut kepada Pimpinan DPRD Labura agar segera didisposisikan ke komisi terkait. Ia juga memohon kepada ALAM agar menjadwalkan kembali pertemuan kepada anggota dewan.
Aksi berakhir kondusif setelah massa menyerahkan berkas tuntutan secara resmi kepada Kabag Persidangan. Massa ALAM membubarkan diri dengan tertib, namun menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada tindakan nyata dari pihak legislatif.
(Ricki Chaniago)
Komentar