Simalungun, bidikkasusnews.com - Upaya sejumlah wartawan dan LSM yang hendak melakukan konfirmasi terkait Dana BOS Tahun Anggaran (2024-2025) di SMP Negeri I Gunung Maligas Kabupaten Simalungun tidak membuahkan hasil alias sia sia. Karena saat wartawan berada di lokasi gerbang tertutup dan digembok dari dalam. Demikian juga keterangan yang dihimpun di lapangan wartawan tidak dapat memasuki area sekolah.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan publik. Seperti yang kita ketahui bahwa media sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial memiliki peran melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik, termasuk dana pendidikan yang bersumber dari Negara.
Awak media kemudian mencoba melakukan konfirmasi melalui jalur lain pada Rabu 20 Mei 2026 yakni menghubungi Koordinator Wilayah (Korwil) Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun wilayah Gunung Maligas, Nurkiah Sirait.
“Iya Pak, nanti saya konfirmasi ya' dengan Bu Rini Pak, nanti saya kasih pun nomor HP bapak kepada Bu Rini Pak,” ujar Nurkiah Sirait melalui sambungan telepon.
Tidak lama setelah itu, Korwil mengatakan mengirimkan tanggapan layar percakapan kepada awak media yang berisi pemberitahuan kepada pihak kepala sekolah mengenai adanya kunjungan beberapa wartawan yang hendak melakukan konfirmasi.
Namun hingga Kamis 21 Mei, pihak media mengaku belum juga memperoleh panggilan ataupun penjelasan resmi dari Kepala SMP Negeri 1 Gunung Maligas, Rini Afrianty Malau.
Saat kembali dikonfirmasi terkait belum adanya komunikasi dari pihak sekolah, Korwil seakan akan mengklaem bahwa kepala sekolah sedang berada di luar kota.
“Izin Pak, Ibu Rini sedang ada tugas keluar kota, jadi bapak disuruh besok menjumpai guru di sana,” kata Nurkiah Sirait.
Padahal, menurut awak media,sudah ada yang gonta ganti hari datang ke sekolah tersebut dengan tujuan utama kedatangan wartawan dan lembaga lainnya adalah untuk melakukan konfirmasi langsung mengenai realisasi penggunaan Dana BOS Tahun 2024 hingga 2025. Menurut pengakuan beberapa orang wartawan tiga hari berturut turut bergantian ke SMP tersebut sama halnya. Karena ketertutupan ruang informasi sehingga publik merasa ada yang di tutup tupi oleh pihak sekolah.
Sebagaimana data yang dihimpun mengenai dana BOS tahun (2024-2025)
Peruntukan alokasi Dana BOS Tahun 2024. sebesar Rp 311.300 000-,
Yakni untuk:
Pengembangan perpustakaan Rp123.723.000
Administrasi kegiatan sekolah Rp41.163.000
Pemeliharaan sarana dan prasarana Rp25.231.000
Kemudian pada Tahun 2025, total Dana BOS yang diterima disebut mencapai Rp 414.700.000-,
Dengan rincian penggunaan:
Pengembangan perpustakaan Rp 212.445.000,
Administrasi kegiatan sekolah Rp 44.752.000,
Pemeliharaan sarana dan prasarana Rp 36.555.000.
Penyediaan alat multimedia pembelajaran Rp 31.725.000.-
Pembayaran honor Rp 59.873.500.-
Besarnya nilai anggaran tersebut memunculkan perhatian publik, terutama terkait transparansi pengelolaan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Sejumlah pihak menilai bahwa ruang klarifikasi semestinya dibuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Sementara media hadir menjalankan fungsi kontrol sosial. Ketika ruang konfirmasi tertutup maka publik bisa bertanya-tanya.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menegaskan hak masyarakat memperoleh informasi publik, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatur fungsi pers sebagai Media Informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan lembaga ekonomi.
Di sisi lain juga menyoroti prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menekankan asas profesionalitas, keterbukaan, akuntabilitas serta kepentingan umum.
Oleh karena itu diminta kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun, Dinas Pendidikan, Inspektorat, serta pihak Aparat Penegak Hukum agar dapat segera bertindak
Sampai saat ini juga Jumat 22 Mei Kepala sekolah tidak mau ditemui.
(JS)
Komentar