LABUSEL, Bidikkasusnews.com - Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Labuhanbatu Selatan Ahmad Riadi Tanjung perkuat sinergi untuk kepastian hukum tanah. Kehadiran Anggota Komisi II DPR-RI Andar Amin Harahap disambut baik dalam kegiatan Sosialisasi Program Strategis Nasional Kementerian Agraria (PSNKA) dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Grand Suma Jalinsum Kotapinang – Rantauprapat, Desa Sisumut, Kecamatan Kotapinang, Kamis (30/7/2026), sosialisasi PSNKA menjadi wadah dialog antara pemerintah dan masyarakat mengenai berbagai persoalan pertanahan.
Acara dihadiri Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara yang juga Anggota Komisi II DPR RI Andar Amin Harahap, Kepala Kantor ATR/BPN Labusel Ahmad Riadi Tanjung, Kasubbag Umum Kanwil ATR/BPN Sumut Adelina Lubis, Ketua DPD Golkar Labusel H. Romadhon Nasution, GM Siagian (Fraksi Golkar), H. Sutiman (Fraksi Golkar), Armansyah Purba (Fraksi Golkar), serta perwakilan masyarakat dari lima kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Dalam sambutannya, Ahmad Riadi Tanjung mengucapkan selamat datang kepada Andar Amin Harahap dan menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi II DPR RI terhadap sektor pertanahan di daerah. Ia menegaskan ATR/BPN Labusel akan terus berbenah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai standar operasional prosedur (SOP) serta berkomitmen meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai administrasi pertanahan demi terciptanya kepastian hukum dan kesejahteraan.
Sementara itu, Ketua DPD Golkar Labusel H. Romadhon Nasution menyampaikan rasa bangga atas kunjungan Anggota DPR RI ke Labuhanbatu Selatan. Ia berharap masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan pertanahan secara terbuka.
Menurutnya, program-program seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) akan sangat membantu masyarakat apabila dapat terus diperluas pelaksanaannya.
Dalam paparan Andar Amin Harahap menegaskan bahwa dirinya hadir untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung agar dapat diperjuangkan di tingkat pusat. Ia menjelaskan sejumlah program strategis Kementerian ATR/BPN, di antaranya PTSL, Reforma Agraria, sertifikat elektronik, penataan tata ruang, hingga penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.
Andar juga menyebutkan target PTSL di Labuhanbatu Selatan tahun 2026 sebanyak 500 bidang dan saya akan berupaya mengusulkan peningkatan menjadi 1.000 bidang pada 2027 dengan dukungan sinergi pemerintah daerah.
Sesi dialog yang dipandu Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah ATR/BPN Labusel Muhammad Saleh, berlangsung interaktif. Berbagai pertanyaan disampaikan masyarakat, mulai dari pemasangan plang kawasan PKHA, rencana perpanjangan HGU PT Torganda, konflik lahan di Desa Sei Meranti, biaya pengurusan sertifikat, hingga persoalan kawasan hutan.
Kakan ATR/BPN Labusel menjelaskan bahwa sejumlah kebijakan, seperti PKHA maupun perpanjangan HGU, merupakan kewenangan pemerintah pusat di Kantor Wilayah ATR/BPN, sedangkan kantor pertanahan di daerah menjalankan tugas sesuai syarat dan aturan serta kewenangan yang berlaku.
Menutup kegiatan, Andar Amin Harahap menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan dibawa sebagai bahan pembahasan di Komisi II DPR RI bersama pemerintah pusat. Ia berharap sinergi antara DPR-RI, ATR/BPN, pemerintah daerah, dan masyarakat terus diperkuat agar berbagai persoalan pertanahan dapat diselesaikan secara bertahap, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Labuhanbatu Selatan.
(Ir,Lubis)
Komentar