PADANG, Bidikkasusnews.com – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, H. Benny Utama, S.H., M.M., melakukan kunjungan kerja resmi ke Markas Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat pada hari ini, Selasa (28 Juli 2026). Kedatangan ini menegaskan perhatian lembaga legislatif terhadap penegakan hukum dan keamanan di wilayah Sumatera Barat.
Dalam pertemuan tersebut, Benny Utama secara simbolis menyerahkan naskah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru beserta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Baru. Penyerahan ini bertujuan agar seluruh jajaran kepolisian dapat menjalankan tugas pengayoman dan penegakan hukum sesuai dengan aturan terbaru yang telah disesuaikan dengan jiwa bangsa Indonesia.
Filosofi Utama Pembaruan Hukum
Pembaruan ini bukan sekadar pergantian aturan, melainkan perubahan arah dari keadilan balasan (retributif) menuju keadilan pemulihan (restoratif), serta perlindungan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang.
Poin Penting KUHAP Baru :
Melindungi Hak Warga : Hukum bertujuan melindungi masyarakat, bukan hanya memproses tersangka.
Hak Praperadilan Diperluas: Warga berhak mempertanyakan keabsahan penggeledahan, penyitaan, hingga penetapan status tersangka.
Hak Penasihat Hukum : Pendampingan hukum wajib diberikan di setiap tahap pemeriksaan.
Sistem Terpadu : Proses hukum diselaraskan dengan nilai HAM dan perkembangan zaman.
Poin Penting KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023):Hukum Asli Bangsa : Menggantikan hukum warisan kolonial yang sudah berusia lebih dari 100 tahun.
Berlandaskan Pancasila : Mengakomodasi nilai keadilan, HAM, serta kebiasaan hukum yang hidup di masyarakat.
Pilihan Hukuman : Tidak hanya penjara, namun ada alternatif seperti pengawasan dan kerja sosial untuk pemulihan.
Sinergi Berantas Narkoba Demi Masa Depan
Selain memperkuat hukum, pertemuan ini juga mempertegas kerja sama untuk memberantas peredaran narkotika.
Benny Utama menegaskan, ini bukan sekadar tugas rutin, melainkan investasi strategis bagi bangsa. Kita melindungi generasi muda agar tetap sehat dan cerdas, sehingga bonus demografi yang dinanti kelak benar-benar berkualitas dan membawa kemajuan, ujarnya.
Diharapkan kerja sama antara DPR RI dan Polda Sumbar semakin kokoh, demi mewujudkan hukum yang adil, keamanan yang terjaga, serta masa depan Sumatera Barat yang sejahtera dan bebas narkoba, pungkasnya.
(Delco/Anda Lusia)
Komentar