PADANG PANJANG, bidikkasusnews.com – Anggota Dewan dari Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB), Hendra Saputra, SH, menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada kapasitas fiskal pemerintah daerah. Melalui tulisannya yang berjudul “Tidak Ada Otonomi Tanpa Uang”, ia mengulas pentingnya keseimbangan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai prasyarat utama agar desentralisasi dapat berjalan efektif dan bermakna bagi masyarakat.
Hendra Saputra menyoroti bahwa kewenangan luas yang diberikan kepada daerah tidak akan memberikan dampak nyata jika tidak didukung oleh anggaran yang memadai. Ia menjelaskan bahwa selama lebih dari dua dekade reformasi, Indonesia telah memilih sistem desentralisasi untuk memperkuat demokrasi dan pemerataan pembangunan. Namun, dalam praktiknya, banyak pemerintah daerah menghadapi keterbatasan akibat berkurangnya transfer dana dari pusat, yang memaksa mereka melakukan penyesuaian APBD, menunda program pembangunan, hingga mengurangi belanja pelayanan publik.
Menurut Hendra, perubahan angka dalam dokumen anggaran berdampak langsung pada harapan masyarakat yang telah disampaikan melalui proses demokrasi. "Yang berubah bukan hanya angka-angka dalam dokumen anggaran, tetapi juga harapan masyarakat," tulisnya. Ia menilai bahwa hubungan keuangan pusat-daerah seharusnya dipandang sebagai persoalan konstitusional, bukan sekadar kebijakan teknis. Masyarakat tidak menilai sehat atau tidaknya APBN nasional, melainkan merasakan langsung apakah infrastruktur terbangun, fasilitas sekolah layak, dan layanan kesehatan berjalan optimal.
Kondisi fiskal yang terbatas memaksa daerah menggeser prioritas pembangunan yang sebelumnya telah disepakati. Hendra mengingatkan bahwa pengurangan kemampuan fiskal daerah tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap pelayanan publik berpotensi melemahkan semangat otonomi daerah itu sendiri. Otonomi daerah bukan merupakan pemberian dari pusat, melainkan amanat reformasi untuk mengelola Indonesia yang luas dan kompleks secara lebih dekat dengan rakyat.
Hendra mendorong terwujudnya keseimbangan baru dalam hubungan fiskal. Pemerintah pusat membutuhkan daerah yang kuat untuk mencapai target pembangunan nasional, sementara daerah memerlukan kepastian fiskal untuk menjalankan mandat konstitusi. "Pada akhirnya, tidak ada otonomi tanpa uang," tutup Hendra, mengajak seluruh pihak untuk kembali pada hakikat desentralisasi, yakni menghadirkan negara lebih dekat kepada masyarakat melalui pemerintah daerah yang memiliki kemampuan finansial untuk menjalankan tugasnya.
(yuli saldeng)
Komentar