Medan, bidikkasusnews.com - Fraksi HANURA-PKB DPRD Kota Medan menyambut baik penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027 yang diproyeksikan mencapai Rp 7,16 triliun lebih.
Namun, Fraksi HANURA-PKB menegaskan bahwa APBD bukan sekadar sekumpulan angka statistik di atas kertas atau panggung pencitraan politik. Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi HANURA-PKB, Janses Simbolon dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD TA 2027, Senin (5/10/2026).
"APBD adalah uang rakyat Kota Medan yang harus dipertanggungjawabkan secara jelas, berorientasi pada hasil, dan berdampak langsung pada Masyarakat Kota Medan serta kenyamanan hidup orang banyak," tegas Janses Simbolon saat membacakan pemandangan umum fraksi Hanura – PKB DPRD Kota Medan.
Menurutnya, setelah mempelajari Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama, serta Pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD Kota Medan Tahun 2027 beserta penjabarannya yang telah disampaikan Wali Kota Medan, Fraksi HANURA-PKB memberikan beberapa catatan kritis permasalahan yang ada di kota Medan.
Fraksi HANURA-PKB meminta Pemko Medan memastikan bahwa kenaikan anggaran tersebut benar-benar dialokasikan untuk program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, seperti pengendalian inflasi dan harga pangan, perbaikan infrastruktur lingkungan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta penanganan banjir dan pengangguran.
"Kami tidak ingin APBD sebesar ini hanya habis untuk belanja rutin dan seremonial. Rakyat harus merasakan hasilnya secara nyata," tambahnya.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin pimpinan DPRD Kota Medan dan dihadiri Wali Kota Medan beserta jajaran OPD.
(Red)
Komentar