Padang Panjang, BidikKasusnews.com - Penggunaan anggaran negara sebesar Rp712.118.300 untuk dua proyek rehabilitasi jaringan irigasi di Kota Padang Panjang mulai menjadi sorotan. Pasalnya, pelaksanaan kedua proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026 itu diwarnai sejumlah persoalan di lapangan.
Dinamika tersebut mencakup keterlambatan pembayaran upah pekerja di kawasan Sigando hingga kondisi fisik pekerjaan di Bandar Bulaan Dalam yang memicu tanda tanya soal standar konstruksi. Kondisi ini sekaligus memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat serta konsultan pengawas.
Dua proyek tersebut masing-masing adalah rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Bandar Sigando dengan nilai kontrak Rp355.938.400 dan rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Bandar Bulaan Dalam senilai Rp356.179.900. Berdasarkan papan informasi proyek yang dihimpun Tim PJKIP, kedua pekerjaan mencantumkan cakupan lokasi Kabupaten Tanah Datar–Kota Padang Panjang (TKD) dengan titik pengerjaan yang disorot berada di Kota Padang Panjang.
Dua Proyek, Dua Rekanan, Anggaran Lebih dari Rp712 Juta
Berdasarkan papan informasi proyek, rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Bandar Sigando menggunakan nomor kontrak 02.31/PJPA.PL-SDA.BK/APBD/IX-2026 tertanggal 29 September 2026, dengan masa pelaksanaan 90 hari kalender. Pekerjaan senilai Rp355.938.400 tersebut dilaksanakan CV Bunyanum Marshush Karya, dengan konsultan pengawas CV Alkhalifi Pratama Consultant.
Sementara itu, rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Bandar Bulaan Dalam memiliki nilai kontrak Rp356.179.900, menggunakan nomor kontrak 02.27/PJPA.PL-SDA.BK/APBD/IX-2026 tertanggal 18 September 2026, dengan masa pelaksanaan 90 hari kalender. Pekerjaan ini dipercayakan kepada CV Marta Infrastruktur, sedangkan konsultan pengawasnya adalah CV Tirta Planning Engineering.
Jika kedua nilai kontrak tersebut dijumlahkan, total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp712.118.300. Besarnya nilai anggaran tersebut menuntut hasil pekerjaan yang benar-benar sesuai spesifikasi teknis dan volume kontrak.
Proyek Sigando Sempat Tersendat, Upah Pekerja Baru Dibayarkan
Sorotan terhadap proyek rehabilitasi irigasi Bandar Sigando menguat setelah muncul informasi mengenai terhentinya aktivitas pekerjaan selama beberapa hari. Terhentinya pekerjaan tersebut diduga berkaitan dengan persoalan pembayaran upah tukang dan pekerja serta pasokan material.
Persoalan ini kemudian dikonfirmasi kepada PPTK Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat, Ridho, melalui pesan WhatsApp. Namun, Ridho mengarahkan konfirmasi kepada tim pelaksana lapangan.
"Ini nomor tim pelaksana, Pak. Mungkin Bapak bisa hubungi nomor tersebut untuk informasi gaji tukang dan lain-lain," tulis Ridho melalui pesan WhatsApp.
Terpisah, Gandi yang mengaku dipercaya sebagai ketua tim pelaksana lapangan saat ditemui Kamis (12/11/2026), membenarkan bahwa persoalan pembayaran upah pekerja baru saja ditangani.
"Alhamdulillah, tadi Bapak Dedi Putra telah datang untuk membayarkan gaji tukang, dan insyaallah besok atau lusa aktivitas pekerjaan akan kembali normal," ungkap Gandi.
Namun, ketika ditanya mengenai perkembangan pekerjaan secara keseluruhan, Gandi mengaku tidak mengetahui secara pasti. "Soal progres saya tidak tahu persis. Di sini saya dipercaya cuma sebagai tim pelaksana lapangan," ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Tim PJKIP masih berupaya menghubungi pimpinan perusahaan rekanan untuk mendapatkan klarifikasi terkait penyebab keterlambatan aktivitas dan kewajiban pembayaran kepada pemasok material.
Bulaan Dalam Juga Disorot, Kondisi Plesteran Jadi Perhatian
Persoalan tidak hanya terjadi pada proyek Bandar Sigando. Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Bandar Bulaan Dalam juga menjadi perhatian setelah dokumentasi lapangan yang dihimpun Tim PJKIP memperlihatkan bagian plesteran yang masih terlihat belum tuntas dan memicu tanda tanya soal kerapian pengerjaan.
Kondisi tersebut memunculkan dua kemungkinan, apakah pekerjaan memang masih dalam tahapan pelaksanaan sesuai jadwal kontrak 90 hari, atau terdapat persoalan teknis yang perlu segera dibenahi. Pertanyaan ini penting dijawab secara terbuka oleh pihak pelaksana maupun dinas terkait.
Peran Dinas SDA dan Konsultan Pengawas Diuji
Dua proyek dengan nilai kontrak lebih dari Rp712 juta ini membutuhkan pengawasan berlapis di lapangan. Konsultan pengawas memiliki tanggung jawab profesional untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dokumen kontrak, spesifikasi teknis, volume, dan mutu material.
Di sisi lain, PPTK Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat perlu menjelaskan secara terbuka mekanisme evaluasi capaian fisik di lapangan, terutama sebelum proses pencairan termin anggaran dilakukan.
Publik Menanti Keterbukaan Progres dan Mutu Konstruksi
Keberhasilan proyek pemerintah yang dibiayai uang rakyat tidak cukup diukur dari serapan anggaran di atas kertas, melainkan dari kualitas bangunan yang dapat dimanfaatkan jangka panjang oleh para petani.
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat, kedua kontraktor pelaksana, serta konsultan pengawas diharapkan segera memberikan penjelasan resmi agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.
Tim PJKIP tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada seluruh pihak terkait sebagai wujud komitmen terhadap pemberitaan yang berimbang dan bertanggung jawab.
(Edy)
Komentar