Arosuka, Bidikkasusnews.com – Selasa (5/11/2019) bertempat di ruangan sidang paripurna DPRD Kabupaten Solok, terjadi aura panas yang sangat jauh berbeda pabila dibanding sidang-sidang DPRD sebelumnya. Karena, Wakil Bupati Solok Yulfadri Nurdin meluapkan rasa kekecewaannya pada sidang terhormat tersebut, yang ditujukan kepada bupati Solok sembari melakukan walk out (keluar) dari ruangan sidang.
Informasi dihimpun, bahwa pada Selasa dalam primbon Jawa merupakan hari panas. Ternyata kepanasan tersebut, terungkap dalam kekesalan seorang Wabup terhadap teman duetnya bupati, yang kini sudah tidak semesra tatkala berpasangan saat awal Pilkada dulu. Memang sudah memasuki empat tahun kebersamaannya menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Solok, pasangan ini terlalu banyak dihembuskan isu miring, yakni seiring tapi sudah tidak sejalan lagi. Sehingga puncaknya, Wabup melepaskan uneg-uneg di hari Selasa ‘panas’ itu di hadapan sidang terhormat, dihadiri pejabat teras, seperti Bupati Solok Gusmal, Ketua DPRD Jon Firman Pandu, dua wakil ketua Renaldo Gusmal dan Lucky, Forkopimda, kepala SKPD dan pejabat serta undangan terhormat lainnya.
Bahkan suasana sidang paripurna DPRD Kabupaten Solok itu sempat direkam dan diviralkan tersebar luas oleh penggiat IT di medsos. Meski dengan suara kurang jelas dan hanya beberapa durasi menit saja, namun statemen Wabup Yulfadri cukup mencengangkan dan menegangkan suasana persidangan. Buktinya, pernyataan yang terungkap dari Wabup Yulfadri, berbarengan pula eranya tahun politik, dimana para partai politik tengah menjaring nama-nama bakal calon bupati dan wabup.
Intinya ungkapan Wabup adalah bahwa dirinya tidak pernah diikutkan membahas dalam pembahasan anggaran. “Ketika nanti terjadi kekacauan dalam pelaksanaan anggaran saya tidak terlibat dan tidak ikut untuk bertanggungjawab. Kalau karena ini mengharuskan mundur saya siap”,tuturnya membuat seisi sidang melongo kaget.
Tidak berselang lama Wabup berlalu untuk walk out meninggalkan ruang. Hanya diperkirakan terpaut 15 menit kemudian, berhubung sudah mendekati ishoma juga, Bupati Solok Gusmal saat menyampaikan pandangan pemerintah, di antara ucapannya juga terlontar kita lihat saja nanti. Makna tersirat agaknya semakin memperlihatkan, ketidakakuran kedua petinggi negeri ini tatkala sedang menahkodai bahtera Kabupaten Solok yang terkenal visinya terbaik dari yang baik. Selepas sidang, statemen Wabup yang diungkapkan di ruang sidang terhormat, betul-betul menjadi konsumsi orang banyak, karena terlontar dari pejabat publik figure, sehingga menjadi kegaduhan untuk berikutnya, seperti gaduhnya celana cingkrang dan cadar ala Kemenag.
Prihal ini, tentu semua jelas berdampak buruk terhadap pelaksanaan sistim pemerintahan di Kab.Solok. Kadang di antara pejabat, bekerja dengan motto asal bapak senang dalam menjalankan setiap misi yang sudah ditentukan oleh kepala daerah, sehingga setiap rencana strategis yang diapungkan dan bahkan sudah dilaunching pada masing-masing OPD tidak terealisasi dengan baik dan tepat sasaran.
Sebagai contoh kecil pada dinas pertanian dan peternakan yang pernah melaunching program sapi siap, dinas perhubungan yang juga pernah melaunching sistim KIR elektronik dan masih banyak lagi kejanggalan lain yang hanya kegiatannya terkesan untuk menghamburkan anggaran saja. seperti hal nya pada perusahaan daerah (PDAM) yang seharusnya sudah bisa menghitung laba akan tetapi terus disubsidi daerah lantaran terjadinya penggemukan tenaga yang sia sia dengan jumlah anggaran yang cukup besar.
Begitu juga dengan perekrutan tenaga harian lepas (THL) yang semakin hari semak in bertambah tanpa adanya konsekuensi dan landasan yang jelas dan itu semua semata-mata sebagai kepentingan politik bagi segelintir orang dekat. Belum lagi pembangunan beberapa Mega proyek dengan jumlah puluhan milyar rupiah yang hanya terfokus dipusat pemerintahan saja, sementara masih banyak masyarakat kabupaten Solok yang masih butuh dan belum tersentuh oleh pembangunan seperti yang diharapkan masyarakat sesuai dengan janji politik pada pilkada dahulu.
Sementara anggaran untuk pendidikan yang merupakan pilar utama bagi Pemkab Solok tidak sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang dasar 1945. dari data yang didapat dari dinas pendidikan hanya 7 persen saja dari APBD kab.solok yang bisa direalisasikan untuk dinas pendidikan sementara lebihnya terserap untuk kebutuhan lainnya.
Wajar seorang wakil bupati meradang ketika penetapan Ranperda APBD 2020 kemarin, walaupun itu diakhir masa jabatannya. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan seorang Yulfadri Nurdin sekarang ini betul-betul untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat kab.solok tanpa adanya embel-embel politik menjelang pilkada yang sudah semakin dekat. Dan bukan untuk pencitraan, seperti lazimnya, orang teraniaya juga akan mendongkrak popularitasnya untuk persiapan di tahun politik ini. (charlie)
Komentar