Medan, bidikkasusnews.com - Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Medan, Sudari ST memandang perlu dibentuknya panitia khusus (Pansus) penanganan pandemi virus corona (Covid-19). Hal ini guna menindaklanjuti kinerja dari tim gugus tugas penanganan percepatan (GTPP) dari Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
“Perlulah pansus, biar kita tahu sejauhmana mereka menangani Covid-19 ini,” kata Sudari kepada wartawan, Kamis (28/5/2020) digedung DPRD Medan.
Menurut politisi PAN ini, melalui pembentukan pansus, maka seluruh penggunaan anggaran yang telah dialokasikan bisa diketahui.
“Pemko (Medan) sudah anggarkan untuk Covid-19 yang disebut mencapai Rp100 miliar, itu untuk apa saja,” ungkapnya.
Apalagi, sebut Sudari, dalam hal pembiayaan di rumah sakit, setelah dinyatakan seseorang itu disebut orang dalam pengawasan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP).”Itu kita minta,” serunya.
Belum lagi, ungkapnya, perkuburan di Simalingkar (Kecamatan Medan Tuntungan) yang dijadikan lokasi perkuburan bagi pasien yang meninggal karena covid-19. “Ini juga jadi soal sama kita, ternyata seluruh pasien covid-19 yang meninggal itu dikuburkan disana (Simalingkar), berarti ditanggung (pembiayaan) Pemko Medan. Kenyataan yang meninggal itu asalnya dari daerah luar Kota Medan juga banyak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sudari menyinggung tentang pelaksanaan pembagian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat penerima dampak covid-19. Sejauh ini menurutnya masih ditemukan beberapa permasalahan.
“Permasalahan seperti data tumpang tindih, ada beras berlebih ternyata ada yang tak dapat. Juga soal penerimana PKH tak terima bansos,” pungkasnya. (Ayu)
Komentar