Labuhanbatu Utara, bidikkasusnews.com – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, diduga berlangsung amburadul dan jauh dari standar teknis yang ditetapkan pemerintah. Jumat (13/3/2026).
Alih-alih menjadi solusi pemenuhan gizi siswa, distribusi makanan justru memicu keresahan. Ratusan siswa bersama wali murid terlihat masih bertahan di lingkungan sekolah hingga pukul 17.00 WIB, menunggu jatah makanan yang tak kunjung tiba sesuai jadwal.
Kondisi tersebut terpantau di sejumlah sekolah, seperti SMK Negeri 2 Kualuh Selatan, MTs Alwashliyah Tanjung Pasir, serta SMP Negeri 3 Kualuh Selatan. Penumpukan massa di halaman sekolah terjadi sejak siang hari, setelah beredar informasi bahwa distribusi baru dilakukan menjelang petang.
Situasi ini memaksa para siswa bolak-balik dari rumah ke sekolah. Waktu istirahat yang seharusnya mereka nikmati usai kegiatan belajar mengajar justru tersita untuk menunggu kepastian distribusi makanan.
“Kami sudah pulang, tapi diberi tahu MBG datang sore. Jadi harus kembali lagi ke sekolah,” ungkap seorang siswa dengan nada kecewa.
Persoalan semakin kompleks setelah muncul kebijakan internal di salah satu sekolah yang mewajibkan pengambilan MBG didampingi wali murid. Kebijakan tersebut memicu gelombang protes dari orang tua siswa, terlebih karena kejadian berlangsung di tengah momentum bulan Ramadan.
Sejumlah wali murid mengaku terpaksa meninggalkan aktivitas domestik, bahkan menunda persiapan berbuka puasa demi memenuhi aturan tersebut.
“Ini bukan membantu, tapi menambah beban. Kami harus bolak-balik, ongkos bertambah, waktu habis. Bisa saja kami berbuka di jalan,” keluh seorang wali murid.
Keterlambatan distribusi hingga menjelang senja juga memunculkan dugaan lemahnya manajemen logistik dan koordinasi antar-pihak pelaksana program di tingkat daerah.
Tim media yang mencoba melakukan konfirmasi langsung ke Kantor Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) atau dapur MBG setempat justru menemui sikap tertutup. Pintu kantor terlihat sengaja dikunci dari dalam, sementara para pekerja enggan memberikan penjelasan.
Upaya konfirmasi lanjutan kepada Koordinator Wilayah SPPG, Sartika Khairani Siregar, melalui pesan WhatsApp juga tidak membuahkan hasil. Hingga laporan ini diterbitkan, tidak ada klarifikasi resmi yang disampaikan.
Sikap bungkam tersebut dinilai memperkuat dugaan adanya persoalan serius dalam tata kelola distribusi program yang bersumber dari anggaran negara. Minimnya transparansi bahkan memunculkan kecurigaan publik terkait akuntabilitas pelaksanaan MBG di lapangan.
Berdasarkan Pedoman Umum Program MBG, distribusi MBG seharusnya dilakukan pada jam sekolah demi evisensi waktu. Fakta di lapangan menunjukkan makanan justru tiba jauh melewati jam belajar, sehingga berpotensi menurunkan efektivitas program.
Selain itu, konsep MBG yang dirancang untuk meringankan beban keluarga dinilai berbalik arah. Orang tua siswa justru harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi serta kehilangan waktu produktif akibat mekanisme distribusi yang tidak tertata.
Kondisi di Kecamatan Kualuh Selatan ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah dan pengelola program.
Tanpa evaluasi menyeluruh dan pengawasan ketat, program strategis nasional yang seharusnya menjadi instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia dikhawatirkan justru berubah menjadi beban sosial baru bagi masyarakat.
(Ricki Chaniago)
Komentar