Medan, bidikkasusnews.com - Bank Indonesia (BI) menyatakan akan melanjutkan digitalisasi Sistem Pembayaran untuk mendorong pemulihan ekonomi dan mempercepat pembentukan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif.

“Selama  2021, transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi digital banking,“ kata Gubernur BI, Perry Warjiyo saat membacakan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan, Januari 2022 yang dilakukan secara live streaming, Kamis (20/1/2022).

Perry Warjiyo memaparkan, nilai transaksi Uang Elektronik (UE) tumbuh 49,06% (yoy) mencapai Rp 305,4 triliun dan diproyeksikan meningkat 17,13% (yoy) hingga mencapai Rp357,7 triliun untuk  2022.

Nilai transaksi digital banking meningkat 45,64% (yoy) menjadi Rp39.841,4 triliun dan diproyeksikan tumbuh 24,83% (yoy) mencapai Rp 49.733,8 triliun untuk tahun 2022.

Di sisi tunai, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada Desember 2021 meningkat 6,78% (yoy) mencapai Rp 959,8 triliun.

Diungkapkannya, pada 2022, Bank Indonesia akan terus mendorong inovasi sistem pembayaran, menjaga kelancaran dan keandalan sistem pembayaran, serta memperkuat koordinasi antar Kementerian/Lembaga untuk memastikan ketersediaan uang Rupiah beredar dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI.

Dati hasil RDG Bank Indonesia pada 19-20 Januari 2022 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%.

“Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar dan sistem keuangan serta upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, di tengah tekanan eksternal yang meningkat,” kata Perry

Menegaskan pernyataan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2021 tanggal 24 November 2021 lalu, kata Perry Warjio, bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2022 diarahkan untuk menjaga stabilitas dengan tetap mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional.

Dalam hal ini, sebutnya, kebijakan moneter 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas, sementara kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, tetap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

(Ariansyah Lubis)