Jakarta, Bidikkasusnews.Com - Menurut Madra Indriawan, SH, anggota DPRD Kabupaten Solok dari Fraksi Gerindra, bahwa gaduh dan bergejolaknya terus-menerus di Kabupaten Solok yang pernah dipimpin mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi ini, niscaya prediksinya akan berketerusan menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati Epyardi Asda di 2024.
“Bupati Solok ini merupakan hasil produk Pilkada kemarin, duet Epyardi Asda dengan Jon Pandu yang diusung koalisi PAN-Gerindra, atau tagline Asda-Pandu. Tak cukup empat bulan kemesraan pasca menang lalu jalan pecah kongsi. Puncaknya kini spanduk OPD, Camat hingga seluruh walinagari dimana-mana hanya memasang gambar Bupati Epyardi dengan istrinya Ketua PKK. Padahal yang benarnya harus Bupati dengan wakil bupati, karena sumber pembiayaannya dari APBD. Manaruko Basamo ketika menkmati berdua dengan istri”,tukuk mantan wartawan Publik koresponden Jokjakarta yang digawangi alm Dt.Rajo Johan ini.
Ikhwalnya, papar Madra yang juga pernah wartawan Serambi Pos di Solok yang sering meliput di Polres ini menuturkan, bermula dari Ketua DPRD Dodi Hendra (masih) dari Gerindra yang di impeachment lewat BK yang di endorse bupati. Sebagai Wabup Jon Pandu yang juga merupakan Ketua DPC tidak ingin diseret untuk mentakling kursi ketua Dodi. “Nah, semenjak itu Wabup Jon Pandu ikut dimusuhi. Mulai kewenangan, sejumlah pembatasan termasuk dengan OPD, dan mungkin di Indonesia Wabup Solok inilah yang satu-satunya, yang baru dinonjobkan oleh bupati”,terang Madra yang harus tegak lurus konsisten ke partai.
Saling lapor melapor, dan dilaporkan, mulai ke Polres Solok, sampai Polda Sumbar, hingga kini ke KPK sudah jamak masyarakat pada tahu, terbukti lewat jejak digital. “Kapan damainya, jikalau bupati tidak mampu bekerjasama dengan wakilnya, Ketua DPRD nya, padahal notabene teman seperjuangan Gerindra-PAN lewat ‘kawin silang’ yang menghasilkan buah Pilkada dimenangkan Asda Pandu”,tukuk mantan aktifis ini saat ngopi bareng rekan wartawan di bilangan Blok M Jakarta.
Ini tidak tandasnya, kami dari Gerindra partai pemenang pemilu dengan enam kursi di DPRD, sehingga Dodi Hendra dari Gerindra jadi Ketua DPRD. Jon Pandu Ketua DPC Gerindra jadi wakil bupati, akan tetapi jangankan hasil kemenangan yang didapati, justru malah kami-kami di Gerindra yang dizhalimi.
Mengutip suara netizen @Eddie Moeras, “Sibuk Lapor ke melapor habis hari untuk itu saja, kapan urus negara.”,sentilnya pedas. Pada saat Halal Bilhalal masyarakat Kabupaten Solok yang diselenggarakan oleh PKKS (Perkumpulan Keluarga Kabupaten Solok), tanggal 5 Juni 2022 di Hotel Balairung Jakarta, yang ternyata juga dihadiri oleh Bupati SOLOK Bapak Eyardi Asda beserta rombongannya. yang dalam sambutannya menyatakan bahwa hubungan Pemkab Solok dengan DPRD Kabupaten Solok baik baik saja tidak ada masalah yang berarti, ternyata seluruh Program Pemkab berjalan. Walaupun berjalannya program ini mungkin ada pihak yang terganggu.
“Tetapi disisi lain ternyata Ketua DPRD Kabupaten Solok Bapak Dody Hendra melaporkan ke KPK Bapak Bupati Solok terkait kebijakannya yang diduga merugikan keuangan Negara”,ujarnya.
Terdengar khabar, bahwa Para Tokoh Perantau Solok di Jakarta berupaya untuk membantu menfasilitator penyelesaian secara musyawarah mufakat yang juga terdengar Pak Bupati Solok mengamininya, semoga langkah-langkah ini dapat menjadi langkah yang efektif. Yang pada acara tersebut juga dihadiri oleh Perwakilan IKKAMASS (Ikatan Keluarga Masyarakat Solok Selatan), Perwakilan Keluarga Besar Kota Solok (KBKS) serta DPP Solok saiyo Sakato (S3) dan para tokoh masyarakat Solok di Jakarta. (rel)
Komentar